Konflik Kemanusiaan di Myanmar: Bagaimana Langkah Pemerintah Indonesia?

Perbedaan etnis dan keyakinan merupakan hal yang sensitif karena seringkali memicu terjadinya perselisihan bahkan hingga peperangan yang hebat. Saat ini konflik kemanusiaan yang diakibatkan oleh perbedaan seperti etnis dan keyakinan dalam memeluk kepercayaan tengah terjadi di Myanmar. 

Konflik yang telah terjadi sejak tahun 1991 hingga saat ini melibatkan pemerintah Myanmar, junta militer, para pemeluk agama Islam dan agama Budha yang kemudian kian meluas. Selain itu faktor sejarah juga menjadi alasan konflik ini terus berlanjut. Etnis Rohingya sebagai pemeluk agama Islam menjadi yang paling terkena dampak dari konflik ini.

Awal penyebab terjadinya konflik di Myanmar disebabkan oleh pemerintah Myanmar yang tidak ingin mengakui bahwa etnis Rohingya yang minoritas merupakan bagian dari penduduk negara tersebut. Pernyataan dari pemerintah Myanmar tersebut kemudian berdampak pada etnis Rohingya yang tidak mendapatakan hak mereka sebagai warga negara. 

Mereka yang berasal dari etnis Rohingya tidak dapat mengakses hak mereka dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun tempat untuk tinggal. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan layanan fasilitas masyarakat seperti pada umum nya. 

Hal ini disebabkan etnis Rohingya menurut pemerintah Myanmar tidak termasuk sebagai warga negara Myanmar. Seringkali dari kalangan pemerintah maupun junta militer Myanmar melakukan diskriminasi, intimidasi hingga seruan aksi 'anti islam' terhadap masyarakat dari etnis Rohingya.

Konflik kemanusiaan yang terus berlanjut ini telah menarik perhatian dunia internasional karena telah memberikan pengaruh yang signifikan. Konflik yang kian meluas kemudian diikuti dengan jumlah para pengungsi dari etnis Rohingya yang ikut meningkat. 

Etnis Rohingya yang terkena dampak dari konflik tersebut kemudian pergi mengungsi ke negara-negara tetangga di sekitar Myanmar sebagai tempat mereka untuk berlindung dari ancaman pemerintahan Myanmar. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang secara geografis berdekatan dengan Myanmar yaitu tepatnya di Provinsi Aceh, menjadi salah satu tujuan dari para pengungsi Rohingya untuk menyelamatkan hidup mereka. Para pengungsi Rohingya dengan keadaan yang menyedihkan mendapat simpati dari masyarakat Aceh dengan memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya.

Situasi ini kemudian yang menjadikan pemerintah Indonesia memberikan respon atas konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip Politik Luar Negeri yang 'bebas aktif' dengan mengacu pada ideologi Pancasila serta landasan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada kasus konflik Rohingya ini Indonesia menerapkan Politik Luar Negeri nya yaitu bebas tanpa memihak antara salah satu pihak yang berkonflik. Indonesia juga menerapakan prinsip aktif dengan secara bijaksana mengambil sikap untuk menghentikan konflik Rohingya yang melanggar hak asasi manusia dan mengupayakan perdamaian.

Akan tetapi, Indonesia dan Myanmar keduanya tergabung dalam keanggotaan di ASEAN yang merupakan organisasi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri menerapkan asas non-intervensi atas persoalan dalam negeri dari masing-masing anggotanya. 

Asas non-intervensi ini diterapkan agar masing-masing anggota dapat memiliki rasa aman dan kebebasan untuk menjalin interaksi dengan negara anggota lainnya. Maka dari itu respon Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Myanmar sedikit sulit dilakukan karena asas non-intervensi tersebut. 

Namun, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pendekatan kepada pemerintah Myanmar atas konflik kemanusiaan tersebut. Melalui diplomasi kemanusiaan Indonesia dapat melakukan perundingan dengan pemerintah Myanmar tanpa melanggar asas non-intervensi.  

Diplomasi kemanusiaan dilakukan Indonesia agar dapat membuka jalan masuk dalam memberikan bantuan terhadap para korban dari konflik tersebut. Langkah diplomasi kemanusiaan ini telah dilakukan Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. 

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beliau melakukan pendekatan diplomasi kemanusiaan dengan Myanmar melalui dialog antar Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa  dan Menteri Luar Negeri Myanmar  pada masa itu agar dapat mengakhiri konflik kemanusiaan yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut. Hal serupa juga diterapkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya. 

Konflik Rohingya kembali pecah ditahun 2016 tepatnya pada bulan Agustus. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi pada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk menggunakan langkah diplomatik dalam upaya untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

Selain menggunakan pendekatan diplomatik untuk mengupayakan perdamaian. Indonesia juga turut memberikan bantuan kepada etnis Rohingya yang terkena dampak dari konflik tersebut. 

Fokus dari Indonesia terhadap etnis Rohingya adalah memberikan bantuan berupa pangan, fasilitas kesehatan, dan tempat untuk menampung para pengungsi. Menurut data yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi para pengungsi Rohingya sejumlahh 99 jiwa yang berusaha memasuki Indonesia melalui kawasan perairan Aceh pada Juni 2020 lalu.

Tidak hanya itu, Indonesia juga terus mengupayakan bantuan kemanusiaan yang ditujukan bagi korban konflik kemanusiaan di Myanmar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 2019 lalu, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana ke Myanmar sebesar 7,5 Milyar Rupiah yang disalurkan melalui Sekretariat ASEAN. Bantuan ini ditujukan kepada para etnis Rohingya yang terkena dampak dari konflik kemanusiaan.

Indonesia terus mengupayakan langkah-langkah untuk dapat menghentikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sehingga dapat mencapai perdamaian sebagai wujud penerapan dari Politik Luar Negeri nya yang menggunakan prinsip 'bebas aktif'. Upaya ini dilakukan karena konflik etnis Rohingya menjadi salah satu isu kemanusiaan yang penting. 

Selain itu, Indonesia yang menjalin hubungan bilateral serta persahabatan sebagai negara tetangga dengan Myanmar juga menjadi salah satu alasan Indonesia untuk mengupayakan perdamaian. 

Hal ini disebabkan kecaman yang diberikan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Langkah diplomatik dan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia diharapkan dapat membantu para etnis Rohingya atas dampak yang diterima dari konflik tersebut.