Meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap regulasi merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
Setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk dalam ranah perpajakan.
Ada beberapa alasan mengapa seseorang diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia
sumber gambar: finansial.bisnis.comPada era digital seperti sekarang ini, pemerintah Indonesia telah mempermudah proses pembuatan Nomor Pokok Wajib
Transformasi perpajakan di Indonesia memungkinkan WP mengelola kewajiban perpajakan dengan efisien, menciptakan sistem yang inklusif dan transparan.
Kenaikan tarif PPN ini jelas akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Padahal, di samping itu biaya hidup mulai dari kebutuhan pokok,
Sebagai warga negara yang baik, bukan hanya dalam membayar pajak yang sudah dipotong pemberi kerja, juga melaporkan SPT-nya.
Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. Secara Jabatan yang dimaksud bukanlah..
Penurunan sanksi keberatan dan banding pajak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi sistem perpajakan.
Mulai 1 Juli 2024, pihak lain diwajibkan mengadopsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan panjang 16 digit
Jangan sampai terlambat melaporkan SPT Tahunan 2023!
Tulisan ini membahas tentang keterkaitan antara pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.
Kesalahan dalam menyampaikan SPT bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan tersebut bisa diatasi melalui Pembetulan SPT. Simak artikel berikut!
Kasus PT NHM tersebut merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melanggar undang-undang.
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak 2023 Meningkat: Bagaimana Pengaruh dari Sistem Pelaporan Pajak di Indonesia?
Pemerintah Indonesia memberlakukan integrasi NIK sebagai NPWP. Mengapa harus dilakukan integrasi NPWP dan apa untungnya bagi Wajib Pajak?
Tax Consultant mempunyai tanggung jawab terhadap negara, publik, serta kesejahteraan klien. mana yang harus dioptimalkan? etika mempengaruhi keputusan
Dalam APBN tahun 2024, pemerintah sudah mencanangkan target penerimaan pajak sebesar 1.988,9 Triliun.
Hukum Pajak mengatur kewajiban bagi wajib pajak agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria wajib pajak harus segera melakukan pemadanan antara NIK dan NPWP
