Empat Pembaharuan dalam Hukum Pidana karena Pengaruh ITE(Hasil Pemikiran dari Tulisan Ilmiah Saya)Criminal Code was seen not fit to
17 April 2019Pesta Demokrasi di IndonesiaMemilih Presiden, Calon PresidenMemilih CalegDPRDPRDDPDSemua pilihan adalah putera-puteri terbaiklolos seleks
Pesta Demokrasi sudah dekatHitungan hariTidak terasaIndonesia akan menjalankan Pesta DemokrasiPesta terbesar se-Indonesia RayaPesta RakyatSeluruh raky
A. DEFINISIBerita bohong atau kerap disebut HOAX. Banyak yang mendefinisikan berita bohong atau HOAX, namun menurut hemat Penulis, hoax adalah b
A. Delik Pidana dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE1. Perbuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan (Pasal 27 UU
UU ITE itu dibuat dengan tujuan yang mulia. UU ITE itu dibuatn untuk seluruh manusia dan badan hukumUU ITE itu bukan untuk membatasi kebebasan ki
Merendahkan Derajat Martabat Manusia Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa
Gugatan PMH & Wpr digabung: Tidak boleh, Yurisprudensi MA RI 194 K/PDT/1996 -- obscuurApa arti kekuatan pembuktian sempurna?Tidak perlu penambahan
PP 82/2012 dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), P
1. cita negara (staat idee);2. negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat)3. kedudukan hukum (legal standing)4. Keterkaitan sebab akibat (
1. Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominimbus rerum dependet (agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui te
Tahun 2019 tinggal sedikit lagi. Tahun 2019 akan datang dengan pesta demokrasinya. Pesta demokrasi NKRI, Negara kita yang tercinta. Indonesia bukanlah
A. Hakim, Yurisprudensi & Putusan HakimBerdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K
Pada era digital sekarang ini, kegiatan perbankan menjadi semakin mudah, konsumen perbankan dimanjakan, konsumen tidak perlu antri membayar apapun, ko
Negara memiliki kekayaan. Kekayaan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan tersebut bukan untuk sekelompok ora
Saksi dalam KUHAP:1. Tidak diatur tentang jika saksi menghindari pada saat pengadilan. 2. Pasal 185 ayat (6): sesuai keterangan saksi 1 dengan ya
1. Nama Peraturan: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-G
SeptemberOktoberNovemberDesemberBulan yang berakhiran -berBulan yang mendatangkan kebahagiaanJuga bulan-bulan sebelumnyabulan akhiran -bermembuat suka
Hari raya Iduladha mendatangkan sukacitaApakah bermanfaat ataukah tidak?JawabannyaSangat bermanfaat.Bermanfaat bagi siapa?Bermanfaat bagi semua orang,
Pada tanggal 3 Juli 2018 jam 9.30 -- 11.00 Bapak Edy Wibowo menyampaikan kuliah umum tentang etika profesi hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik
