Potensi perikanan yang besar di Maluku Utara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan
Jadikan toleransi sebagai laku hidup kita semua, bukan sekadar basa basi
Pemerintah Indonesia bilang bahwa Papua sudah final di dalam NKRI, tetapi sampai saat ini Papua terus bergejolak
Pada Agustus lalu, Prilly Latuconsina, memposting beberapa story di Instgramnya yang membikin heboh publik khususnya di Kota Ternate
Masalah Penegakan Perda adalah masalah nyata yang ada di masyarakat. Beberapa Perda memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat desa dan pemdes.
Penolakan Keberadaan Dan Perizinan Pembangunan Gereja Di Kota Cilegon
Satpol PP bertugas menegakan perda, menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat termasuk siswa sekolah
Sosialisasi dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) di hotel-hotel dalam kota Muara Teweh, termasuk hotel Armani.
Sebagai penegak hukum tindak pidana ringan Satpol PP kerap dianggap tajam ke bawah tumpul ke atas. Benarkah begitu?
Pendekatan humanis persuasif tidak berhasil, perlu dilakukan penegakan hukum (justisial) untuk penertiban di Jalan Pramuka, Barito Utara, Kalimantan.
Demi kerapian kota reklame berupa spanduk, baliho, pamflet dll harus ditertibkan banyak sekali pelanggaran terkait reklame
Beberapa hewan peliharaan masyarakat terlihat berkeliaran bebas di jalan raya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Perda pidana pasti mengalami penyesuaian dengan adanya KUHP baru, masih ada waktu untuk belajar bagi aparat hukum di daerah.
Kerja ketika liburan harus dengan alasan yang kuat demi masyarakat dan lingkungan
Wisata di liburan hari raya sudah menjadi tradisi. Di Daerah wisata alam adalah pilihan utama, mari kita jaga kelestariannya.
Dalam susunan pemerintahanya, Kabupaten Tangerang merupakan sebuah wilayah administrasi dengan batas -- batas tertentu
Kebijakan politik dan historiositas parsial, salah satu ciri khas mendewasanya kesadaran bersejarah adalah banyaknya upaya bersama menggali sejarah.
Koordinasi Mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Tim Kanwil Kemenkumham Sambangi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
pembentukan perda pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan UUHKPD
Legalitas PPNSD harus jelas karena kewenangannya tidak melanggar HAM masyarakat yang diduga melanggar perundang-undangan.
