Akhir-akhir ini dunia maya tanah air kembali memanas setelah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan ata
Pemerintah perlu berhitung secara cermat sebelum mengeluarkan aturan pajak transaksi online, agar kegairahaan perekonomian tidak langsung anjlok.
pekerja di industri perdagangan, maka ketentuan tarif pajak adalah 0,5 persen
Pemerintah bakal menarik pajak dari transaksi online, yang nantinya tertuang dalam UU Omnibus Law Perpajakan yang kini draftnya tengah digodok. Ini pi
Transaksi Online Diburu Pajak, Bagaimana Dampak dan Tantangannya bagi Dropshipper?
Omnibus Law saat ini sedang naik daun di Indonesia, ramai sekali orang membicarakan hal ini, dikatakan sedang naik daun karena Pemerintah Indonesia sa
Draf Omnibus law sudah diterima DPR. Konfirmasi ini diberikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (11/2/2020). Kompa
Kebijakan pemerintah terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat yang sifatnya menaikkan nilai akan berpengaruh kepada kegiatan ekonomi lainnya, ujung-u
Alangkah lebih baik pemerintah mengejar para pengemplang pajak dan menindak oknum yang bermain mata dengan pengusaha besar untuk mengurangi setoran pa
"Sampai saat ini proses penyusunan undang-undang Omnibus Law Perpajakan masih belum rampung. Dari rencananya, pemerintah masih berusaha mendapat pemas
Dengan setiap kesulitan menyediakan pemeliharaan, tenaga kerja tentu naik, dan setiap kenaikan harga tenaga kerja, godaan baru ditawarkan untuk penggu
Sampai saat ini proses penyusunan undang-undang Omnibus Law Perpajakan masih belum rampung. Dari rencananya, pemerintah masih berusaha mendapat pemasu
![[Topik Pilihan] Transaksi Online Diburu Pajak](https://assets-a3.kompasiana.com/items/album/2020/02/14/transaksi-online-diburu-pajak-5e46a34a097f3639de5da3f2.jpg?t=o&v=410&x=225)
