Pondok Cina, Depok---Kamis, 8 Februari 2018, MK memutuskan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif sehingga merupakan obyek dari Hak Angket DPR. Sua
Keputusan yang diambil DPR untuk menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nya
Hak angket DPR terhadap KPK, masih berjalan walaupun sebenarnya sebagian besar rakyat tidak setuju dengan tindakan DPR ini. Membuat kontroversi dengan
Apa yang membuat DPR begitu ngotot untuk membentuk Hak Angket terhadap KPK? Apakah ini bukti ke arogan DPR terhadap lembaga yang dibentuknya? Atau ini
Pada tahun 1970-an dengan berkembangnya ekonomi di Hong Kong, korupsi merajalela. Tidak hanya para pimpinan tinggi, tapi hampir semua level jabatan me
Akhir-akhir ini sesak napas wacana Hak Angket KPK mengudara di tengah masyarakat. Pergolakan politik yang tidak menentu arah. Bukan main hebatnya, bah
Kasus korupsi proyek jumbo KTP elektronik atau biasa dikenal dengan e-KTP, memang menghebohkan. Bagaimana tak menghebohkan, jika nama-nama yang diduga
Mengapa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti kebakaran janggut dalam urusan membentuk Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket KPK? Mengapa DPR begitu ngot
Agun: KPK Kerjanya Selalu Membuat GaduhApa yang disampaikan ketua pansus hak angket KPK yang menjawab kinerja KPK selalu gaduh karena jubir KPK mengat
Melihat ulah para oknum wakil rakyat di negara ini seringkali sebagai rakyat harus urut-urut dada. Betapa tidak, seringkali yang jadi kebijakan mereka
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sangat menjiwai kata-kata "Maju Tak Gentar". Jika dalam masa perang kemerdekaan kata-kata ini digunakan demi menyemanga
Kontestasi Pilkada DKI Jakarta telah usai. KPUD Jakarta juga sudah merilis hasil. Suara terbanyak ada di pihak Anies-Sandi, meninggalkan Ahok-Djarot c
Ingat film Deddy Mizwar dengan judul Alangkah Lucunya Negeriku, mengapa memilih jumpalitan? Ingat kera di dalam wayang orang, mereka melompt ke sana k
"Saya ketika mengambil sikap harus mengusulkan hak angket, saya tahu risikonya tapi saya tidak mau munafik dalam melaksanakan politik. Saya tahu dampa
Fahri Hamzah, Jumat (28/4/2017) mengatakan, "KPK enggak perlu mengembangkan diri menjadi lembaga politik, fokus kalau mau jadi penegak hukum ya
Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga legislatif, memiliki suatu hak istimewa yang diatur dan diberikan oleh Undang-Undanag Dasar 1945, yakini Hak
![[Ngawur] Apakah Arti Maju Tak Gentar, bagi DPR?](https://assets-a3.kompasiana.com/items/album/2017/06/08/e-ktp-5938a4e2139773ce469b9e97.jpg?t=o&v=410&x=225)
