Ada dilema antara tujuan bisnis dan prinsip kebermanfaatan publik yang mengedepankan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
Keberadaan prinsip demokrasi ekonomi dalam UU No. 1 Tahun 2025 masih terbatas sebagaimana amanat Tap MPR
Undang-Undang ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola secara adil, transparan, dan berkelanjutan
Demokrasi kita saat ini banyak dikritik karena menjauh dari cita demokrasi ekonomi yang digariskan para pendiri bangsa. Republikanisme diperlukan
Umat Islam menyambut bulan Ramadan. Spirit Ramadan juga menjiwai ekonomi kerakyatan kita
Peran negara sebagai elemen yang paling strategis, kemudian diharapkan dapat hadir sebagai pengatur dan pengendali
Secara historis mungkin untuk mengatasi anarki ekonomi pasar, menghapuskan kekuasaan politik yang teralienasi dan mengakhiri manipulasi massa
Mengenal Demokrasi Ekonomi, yang tertera dalam UUD 45 PASAL 33
Saya suka kebingungan dengan perbincangan orang di media massa, media sosial atau para tetangga kalau membicarakan sikap kita pada investor asing. Seb
