Menjaga keutuhan NKRI adalah kewajiban setiap warga negara, apapun posisi dan jabatannya; dari yang jelata hingga para pendita. Semua pihak harus bersatu padu, menyusun kekuatan untuk menyatu karena ancaman bisa tiba-tiba datang. Mungkin tidak mengharuskan berperang, tapi rongrongan dari dalam, dengan menyulut api perbedaan yang selama ini berjalan beriringan, bisa menjadi pemicu utama retaknya NKRI. Terutama ketika Pancasila sebagai ideologi final bangsa mulai diganggu.
Termasuk ketika akhir-akhir ini, paham-paham radikal bermunculan. Intoleransi berkembang biak seakan menemukan tempatnya untuk tumbuh dan berkembang. Pada posisi inilah Puan Maharani mengambil peran untuk menjaga keutuhan bangsa dari serangan paham-paham radikal dan ekstrim yang mulai bergentayangan.
Secara personal, kecintaan Puan Maharani kepada bangsa ini tak perlu dipertanyakan. Pembelaan terhadap negara akan selalu terjaga. Namun, posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, memberikannya kesempatan untuk lebih banyak berperan. Melalui berbagai koordinasi dan kebijakan yang sedapat mungkin menekan benih-benih radikalisme yang mengancam.
Untuk kepentingan tersebut, tentu kita masih ingat ketika Puan Maharani memberikan arahan agar supaya proses pendidikan dijauhkan dari paham-paham radikalisme dan anti terhadap toleransi. Puan Maharani juga melakukan kerjasama dalam bentuk MoU dengan PBNU terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dan Revolusi Mental. Termasuk juga Puan Maharani merangkul Muhammadiyah untuk kepentingan yang sama.
Dalam konteks itulah, Puan Maharani juga mengadakan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dalam rapat tersebut, Puan Maharani membahas strategi penanganan radikalisme di bidang pendidikan, ideologi, ekonomi, dan politik karena pada perkembangannya, untuk memberantas virus radikalisme tersebut meniscayakan keterlibatan banyak pihak. Kontekstual karena Kemendikbud bisa membuat kebijakan terkait pendidikan dan kebudayaan, sementara Kemenpora mempunyai peran yang strategis dalam hal pemuda (sebagai sasaran strategis para radikalis untuk menyemai bibit-bibit baru).
Sehingga, apa yang dilakukan Puan Maharani untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme, ekstrimisme, dan paham-paham intoleran adalah bagian dari komitmennya untuk memastikan persatuan dan kesatuan tetap terjaga dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan utama. Kecintaan Puan Maharani untuk negeri, melahirkan sinkronisasi kebijakan untuk membentengi bangsa ini dari segala bentuk ancaman yang berusaha merusak tatanan hidup yang sudah berjalan damai dan sentosa.
