Ketika Pengesahan RUU Pemasyarakatan Itu Ditunda

Oleh Tabrani Yunis

Pagi  Rabu, 25 September 2019, sekitar pikul 09.30 WIB,  kala sedang memeriksa  barang-barang mainan edukatif yang baru tiba di POTRET Gallery kemarin sore, tiba -tiba gawai yang sedang dicas berbunyi. Ya, ada panggilan telepon. 

Ternyata panggilan telepon tersebut dari Kepala BAPAS Kelas II Banda Aceh yang terletak di jalan Laksamana Malahayati, Krueng Cut, Aceh Besar.  

Kepala BAPAS kelas II Banda Aceh itu, Darwan, SH, MH mengundang penulis untuk menghadiri acara Focus Group Discussin (FGD) yang akan digelarnya pada pukul 11.00 WIB di BAPAS kelasa dua, Banda Aeh tersebut. 

Ini adalah undangan yang mendadak, namun karena merasa bahwa bahan yang didiskusikan terasa begitu menarik, yakni mengenai RUU Permasyarakatan, maka tanpa pikir panjang, undangan tersebut penulis sanggupi. 

Artinya, penulis untuk memenuhi undangan tersebut dan bergegas menyelesaikan tugas pengecekan barang di POTRET Gallery, hingga pukul 10.30 WIB. 

Lalu, menghidupkan mobil dan meluncur ke BAPAS tersebut yang memakan waktu lebih kurang 15 menit dan tiba di BAPAS  sekira 15 menit sebelum acara diskusi digelar.  Penulis  bisa cepat, karena tidak ada kemacetan yang berat di waktu itu. 

Kegiatan diskusi dimulai pada pukul 11.05 WIB di aula BAPAS yang berada di dalam area kantor BAPAS tersebut yang dihadiri oleh beberapa orang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri ( UIN) Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, para staf BAPAS dan dari kalangan dayah serta pemerhati  pemasyarakatan, termasuk penulis sendiri. 

Kegiatan ini, terkait dengan penolakan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa menolak pembahasan dan pengesahan RUU Penyiaran yang berujung pada ditundanya pengesahan RUU tersebut hingga batas waktu yang tidak ditentukan. 

Dengan penundaan ini, semua pihak berkesempatan untuk meninjau kembali, melihat dan mempelajari kemungkinan persoalan yang muncul dari persoalan penolakan pengesahan RUU Permasyarakatan saat ini.

Kepala BAPAS, Darwan SH,MH yang memimpin diskusi terfokus tersebut menyampaikan bahwa  sebenarnya sebelumnya sudah ada UUD No. 12 tahun 1995, namun sejalan dengan perkembangan masa kini, diperlukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Perlu dimasukan muatan-muatan yang dahulu belum termaktub di dalamnya.