Mohon tunggu...
Lupin TheThird
Lupin TheThird Mohon Tunggu... Seniman - ヘタレエンジニア

A Masterless Samurai -- The origin of Amakusa Shiro (https://www.kompasiana.com/dancingsushi)

Selanjutnya

Tutup

Gadget Artikel Utama

Buka Wawasan dari Kasus #BoikotBukaLapak

16 Februari 2019   08:57 Diperbarui: 17 Februari 2019   00:53 1543
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Seperti mesin motor Honda yang "bandel" (alias bisa ngebut pol) kalau panas, saat tahun politik yang sudah mulai "panas" ini tentunya semuanya bisa jadi "bandel" (alias ramai).

Terakhir dengan peristiwa gerakan #BoikotBukaLapak, karena bosnya mencuit anggaran R&D Indonesia yang rendah dan menyangkutpautkan itu dengan Revolusi Industri 4.0 (selanjutnya saya akan sebut Industri 4.0 saja).

Saya tidak akan membahas tentang data yang tidak akurat, atau bosnya yang tidak tahu terimakasih, bahkan tentang perilakunya yang mengindikasikan pendukung capres tertentu. Saya ingin membahas hal-hal lain yang (mungkin) belum sempat dibahas secara detail.

Lagipula, saya termasuk orang yang jarang melakukan transaksi pembelian secara online. Saya masih suka belanja langsung di toko, karena selain ingin lihat langsung sesuatu yang ingin saya beli, saya sangat menikmati interaksi dengan penjual atau pelayan toko. Apalagi kalau pelayannya oneesan (mbak) yang beppin (cantik).

Sebetulnya, tidak banyak yang ingin saya komentari dari kegaduhan cuitan itu. Hanya ada beberapa hal yang menarik untuk dikomentari.

Misalnya harapan untuk presiden baru (yang nanti akan terpilih) menaikkan budget (akan saya tafsirkan sebagai anggaran) R&D.

Yang namanya anggaran negara, pasti melalui APBN. Dan setahu saya, APBN itu bukan asal semau gue-nya presiden. APBN tentu harus disetujui oleh DPR. Jadi, saya bingung sendiri (walaupun sudah pegang kursi erat-erat), bagaimana caranya presiden (yang terpilih nanti) menaikkan anggaran R&D (melalui APBN). Apakah itu anjuran agar presiden kongkalikong dengan DPR supaya anggaran R&D dinaikkan? Mungkin presiden bisa meminta untuk menaikkan anggaran R&D. Tapi kan, keputusan terakhirnya ada di DPR.

Lagipula, setahu saya dana R&D dari data yang disampaikan itu, nominalnya bukan cuma dari pemerintah saja. Pihak swasta (perusahaan dan badan usaha selain milik pemerintah) serta perguruan tinggi juga punya andil disana. Bahkan, dana R&D dari pihak swasta jumlahnya berlipat-lipat dari dana R&D pemerintah. Dana R&D dari perguruan tinggi (higher education), juga lebih tinggi dari dana pemerintah, misalnya di Jepang dan Perancis.

Kenapa dana R&D di perguruan tinggi bisa lebih tinggi? 

Saya ambil contoh di Jepang. Universitas negeri di Jepang sekarang bentuknya adalah badan usaha (houjin). Dengan begitu universitas bebas untuk menentukan, bagaimana mereka ingin "mencari dana" bagi kepentingan R&D. Salah satu cara yang ditempuh adalah kerja sama dengan swasta dan juga dengan bantuan pemerintah (untuk regulasinya), yang biasa dinamakan dengan san-kan-gaku dalam Bahasa Jepang.

Swasta (umumnya perusahaan) tidak bakal sayang keluar duit banyak untuk membiayai penelitian, karena mereka bisa memanfaatkan hasilnya. Salah satunya karena bisa, misalnya sharing patent. Perusahaan juga bisa memperoleh hak untuk membuat produk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh universitas, untuk dijual ke pasaran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Gadget Selengkapnya
Lihat Gadget Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun