Mohon tunggu...
Syarif Yunus
Syarif Yunus Mohon Tunggu... Konsultan - Dosen - Penulis - Pegiat Literasi - Konsultan

Dosen Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) - Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK - Edukator Dana Pensiun - Pendiri TBM Lentera Pustaka Bogor - Kandidat Dr. Manajemen Pendidikan Pascasarjana Unpak - Ketua IKA BINDO FBS Univ. Negeri Jakarta (2009 s.d sekarang)), Pengurus IKA UNJ (2017-sekarang). Penulis dan Editor dari 47 buku dan buku JURNALISTIK TERAPAN, Kompetensi Menulis Kreatif, Antologi Cerpen Surti Bukan Perempuan Metropolis. Penasihat Forum TBM Kab. Bogor, Education Specialist GEMA DIDAKTIKA. Salam DAHSYAT nan ciamikk !!

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Pesan TP Rachmat untuk Bisnis dan Industri DPLK

3 Desember 2018   21:40 Diperbarui: 3 Desember 2018   21:40 255
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Hari ini, Presiden Jokowi membuka acara "CEO Networking 2018" yang bertajuk "Embrace Networking and Synergy to Compete Globally" di Jakarta. Beliau mengingatkan tentang konsentrasi hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. "Menurut saya, kuncinya memang kita tahu dari dulu industrialisasi dan hilirisasi. Tapi eksekusi lapangannya yang tidak pernah kita kejar. Ini yang saya kejar terus," uajranya di pembukaan acara pada Senin (3/12/2018).

Mungkin, cukup relevan pula bila industri DPLK (Dana Pensiun lembaga Keuangan) bercermin dari situasi yang ada. Perlu kerja keras dan upaya nyat di lapangan yang lebih tajam dalam memacu pertumbuhan industri DPLK di Indonesia, baik dari segi asset kelola maupun kepesertaan. Apalagi menyongsong era Revolusi Industri 4.0 yang sudah di depan mata. Semua industri harus memacu kemampuan 1) otomatisasi, 2) digitalisasi, dan 3) kecerdasan buatan yang menjadi ciri penting Revolusi Industri 4.0.

Belum lagi, tingkat inklusi keuangan dana pensiun di Indonesia yang tergolong masih sangat rendah, hanya 4,6% (OJK, Des 2016) dari sekitar 50 juta pekerja formal dan 70 juta pekerja informal di Indonesia. Bahkan, riset menunjukkan bahwa 70% orang Indonesia mengalami masalah keuangan di masa pensiun.

Industri DPLK memahami dan patut diakui, bahwa potensi pasar masih sangat besar. Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi pentingnya DPLK pun harus dilakukan. Namun itu semua menjadi tidak efektif bila tidak diimbangin dengan "aksi lapangan" yang lebih masif dan berkelanjutan guna membuka jalan kemudahan akses pekerja dan masyarakat dalam memperoleh program pensiun DPLK. Pensiun sejahtera memang penting, mempersiapkan masa pensiun dengan menabung pun penting. Tapi apa yang bisa diraih bila tidak didukung oleh inovasi dan strategi pemasaran yang efektif dan mampu menjangkau semua kalangan pekerja.

Adalah TP Rachmat, mantan bos Astra Group, dalam acara  "CEO Networking 2018" pun berbagi pengalaman akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan dalam berbisnis, termasuk dalam bisnis DPLK. Setidaknya, beliau berpesan ada 4 prinsip yang harus dijunjung tinggi:   

1. Sistem bisnis yang harus dijalankan dengan baik.

2. Pemimpin bisnisnya harus mampu menjadi 'strong leader'

3. Strategi bisnis yang ditempuh harus optimal

4. Value perusahan dalam berbisnis harus kuat

Tak terkecuali industri DPLK, mengacu pada prinsip kesuksesan tersebut maka diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergis di antara seluruh pelaku DPLK di Indonesia.

Sesuai dengan catatan IRO 2018 yang disampaikan World Bank, sepertinya industri dana pensiun di Indonesia harus lebih memberi perhatian pada hal-hal seperti: 1) perlu adanya pemikiran yang holistik tentang dana pensiun; produk pensiun yang ada seharusnya tidak didasari atas "persaingan" tapi "pemenuhan manfaat kelayakan hidup di masa pensiun", 2) perlu adanya terobosan yang inovatif untuk menjangkau sektor informal, khususnya dalam pemanfaatan akses teknologi, 3) perluanya regulasi atau aturan yang mendukung investasi jangka panjang, 4) mampu membuat instrumen investasi untuk memenuhi kebutuhan dana pensiun, dan 5) memastikan berjalannya tata kelola dan pengawasan yang kuat di industri dana pensiun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun