AHY Makin Optimis Memimpin Demokrat
Mendengar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, AHY pun menegaskan kembali, bahwa tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat. Kepimimpinan Demokrat solid di bawah kendalinya.
"Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," begitu kata AHY, seperti dikutip Kompas.com (31/3/2021).
Bagi AHY, keputusan Pemerintah ini merupakan kabar baik bagi demokrasi di Tanah Air, bukan hanya bagi partai Demokrat. Selain itu, kata AHY, hasil ini merupakan bukti bahwa Pemerintahan Jokowi telah menunaikan janjinya menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Untuk itu, AHY beserta seluruh jajaran Partai Demokrat merasa beryukur dan mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintahan Jokowi.
Apa yang terjadi hari ini, tentu saja akan membuat AHY makin optimis, makin percaya diri, dan juga makin bersemangat dalam memimpin Demokrat ke depannya. Peristiwa ini,  sekaligus,  jadi pembuktian bahwa dirinya jadi Ketum Demokrat, bukan karena hadiah yang begitu saja diberikan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akan tetapi, SBY sekadar ingin meunjukkan bahwa AHY memang layak memimpin Demokrat, dan itu sudah dibuktikan  menang "melawan" Moeldoko.
Apa yang dilakukan AHY setelah KLB "abal-abal" itu digelar di Sibolangit? Â AHY terus bergerak, melakukan konsolidasi kekuatan partai, termasuk mengunjungi tokoh-tokoh politik senior, serta tentu saja mengunjungi pejabat-pejabat di Pemerintahan Jokowi. Dan, tidak diakuinya KLB Sibolangit menjadi bukti bahwa hukum masih berpihak pada yang benar. Itu yang selalu diucapkan AHY.
Sebenarnya kemenangan kubu AHY ini merupakan hal yang biasa saja. Tak ada kaitannya bahwa Pemerintah hanya akan memenangkan kubu Moeldoko  karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP.  Apa yang dilakukan Pemerintah merupakan standar hukum yang normal, sesuai hukum yang berlaku.
Lalu mengapa Pemerintah menolak hasil KLB Deli Serang? Ditolaknya hasil KLB Deli Serdang lebih dikarenakan posisi Moeldoko yang memang bukan kader Demokrat. Selain itu, beberapa pengurus yang  mengusung KLB Sibolangit adalah mereka yang secara organsasi kepartaian sudah dipecat, sehingga Kemenkumham tentu tak bisa menerima hasil KLB yang diusung  dari mereka yang  bukan lagi kader Demokrat.
"Upaya KLB yang di inisiasi kader-kader pecatan Demokrat serta kader lompat pagar Demokrat terindentifikasi menghadirkan orang-orang yang bukan pemegang mandat sah bahkan di antaranya adalah orang-orang yang sudah ber-KTA partai lain," kata Deputi II BPOKK DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan, seperti dilansir Merdeka.com (4/3/2021).Â
Selain  itu, para perwakilan dari daerah, baik dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang yang datang tidak disertai mandat yang sah berupa legal standing SK kepengurusan dari para ketuanya. Jadi, kalau KLB itu dianggap ilegal dan abal-abal, tentu saja bukan hal yang omong kosong.
