       17 Agustus 1945 merupakan tanggal yang akan selalu di ingat oleh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, tanggal tersebut adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa yang berdaulat setelah bertahun-tahun dijerat oleh penjajah. Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tidak perlu menunggu lama beritanya langsung tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Penyebaran berita proklamasi tersebut dibantu oleh para pemuda yang terdiri dari golongan pelajar, Sukarni, dan Kaigun. Mereka mengatur strategi untuk menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak ribuan surat selebaran. Dalam waktu yang cukup singkat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil di sebarluaskan ke seluruh wilayah Jakarta, luar Jakarta, hingga luar negeri.
       Setelah proklamasi di baca dan di siarkan di bentuklah PPKI untuk membicarakan rencana dasar negara Indonesia. PPKI kemudian menyelenggarakan sidang dan menghasilkan beberapa keputusan penting yakni pengesahan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar secara utuh serta menjadikan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada 19 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan sidang kedua dan menghasilkan keputusan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi (Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan).
      Di Surabaya berita proklamasi diketahui oleh rakyat melalui siaran radio maupun media pers. Setelah mendengar kabar proklamasi maka rakyat Indonesia khususnya arek-arek Suroboyo segera melakukan pengambilalihan kekuasaan melalui langkah konsolidasi dengan membentuk badan-badan pemerintahan dan badan-badan perjuangan. Proklamasi kemerdekaan juga mempengaruhi sistem pemerintahan Kota Surabaya. Salah satu perubahan yang terlihat pada pemerintahan Kota Surabaya yakni penyebutan nama lembaga yang semula menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia. Contohnya sebutan Gemeente pada masa Belanda, Shi pada masa Jepang diganti dengan sebutan Pemerintah Kota Besar.
      Sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu jabatan Walikota Surabaya diserahkan kepada wakilnya yakni Rajamin Nasution. Kepemimpinan Rajamin Nasution kurang efektif karena pengaruh masa transisi. Rajamin Nasution juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia dan hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pemerintahan. Komite Nasional Indonesia di Surabaya dibentuk tanggal 28 Agustus 1945 yang di ketuai oleh Doel Arnowo. Pada tahun 1950 - 1952 Doel Arnowo kemudian diangkat sebagai Walikota Surabaya. Pada masa pemerintahannya, Doel Arnowo melakukan perubahan nama pemerintahan dari yang semula Gemeente pada masa Belanda, nama pada masa jepang adalah Shi diubah menjadi Pemerintah Kota Besar Surabaya. Perubahan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang menyebutkan bahwa pemerintahan kota dibagi menjadi dua yakni pemerintah kota besar dan pemerintah kota kecil. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 92 kilometer persegi dan terdiri dari enam kecamatan yakni Krembangan, Kranggan, Kupang, Ketabang, Kapasan, dan Nyamplungan.
Â
Referensi
Basundoro, Purnawan, and Johny A Khusyairi. Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012). Yogyakarta: ELMATERA PUBLISHING, 2012. Accessed March 22, 2021. http://repository.unair.ac.id/91937/2/15SejarahPemerintahanFulltext.pdf.
Gunawan, Restu. Gusti Asnan. dkk. Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. http://rumahbelajar.id/Media/Dokumen/5cff5f5fb646044330d686d0/66e55dd28f003cbce6c89c8ba3679a37.pdf.
