Tadi pagi, tepat pukul 10.45, sebuah pesan WhatsApp masuk di grup kepala sekolah. Pesan itu dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Pada poin kedua tertulis jelas: "IPP diinstruksikan untuk dihentikan dan Pergub-nya untuk ditarik." Pesan ini, menurut keterangan, merupakan tindak lanjut dari hasil pendampingan Pak Gubernur saat kunjungan di SMA Negeri 2 Pangkalpinang.
Kalimat singkat itu terasa seperti palu yang mengetuk keras kesadaran kami: perubahan besar sedang terjadi, dan kami harus siap menghadapi konsekuensinya.
Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung betul-betul memutuskan menghapus Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di seluruh SMA dan SMK, kami para kepala sekolah akan menghadapi kenyataan pahit: bagaimana mempertahankan roda pendidikan tetap berputar di tengah sumber daya yang makin terbatas.
Penghapusan IPP ini, yang besarannya maksimal hanya Rp75.000 per bulan, sekolah akan kehilangan sumber dana penting untuk membiayai operasional harian — termasuk menggaji tenaga honor yang jumlahnya lebih dari 190 orang di lebih dari 50 sekolah se-Bangka Belitung. Mereka adalah garda tak terlihat: petugas kebersihan, keamanan, laboran, administrasi. Mereka yang memungkinkan proses belajar-mengajar berjalan lancar tanpa hambatan.
Dan bukan hanya itu.
Di masa efisiensi anggaran ini, tak kurang dari 50% dana BOS APBD yang biasanya menopang operasional sekolah juga ikut dipotong. Artinya, bukan hanya kehilangan IPP, kami juga kehilangan separuh dari kekuatan dana rutin yang selama ini menjaga sekolah tetap hidup.
Kami tidak sekadar kehilangan uang; kami kehilangan nafas.
---
Efek Domino di Sekolah
Dengan anggaran minim, prioritas harus diubah secara drastis. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler harus dihentikan. Pembelian alat praktik laboratorium ditunda. Perbaikan fasilitas kecil — seperti toilet bocor, jendela rusak — dibiarkan seadanya.
