Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2017 sebesar Rp 250 ribu rupiah sehingga totalnya menjadi 34.890 ribu rupiah dari ongkos haji tahun lalu yang berkisar Rp 34.650 ribu dalam perhitungan real termasuk penginapan, biaya hidup dan uang saku yang diberikan kepada jamaah masih terhitung sangat murah. Saya kira, untuk ukuran biaya naik haji dengan segala fasilitas penunjang yang diberikan pemerintah masih terhitung paling murah dibanding negara-negara lainnya. Bahkan haji dari Arab Saudi sendiri justru dibilang mahal dengan angka 5000 US Dolar atau setara dengan Rp 66 juta. Bahkan menurut pengalaman seorang teman yang berangkat haji dari Arab Saudi justru tidak mendapatkan fasilitas penginapan bahkan pelatihan atau pembimbingan, hanya jaminan transportasi, makanan dan tempat yang cukup baik selama berada di Padang Arafah. Bahkan sejak 2016 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mematok BPIH dengan kurs 3500 US Dolar, sehingga jikapun ada kenaikan tentunya tidak akan signifikan.
Saya kira, haji melalui Indonesia merupakan haji dengan fasilitas yang paling baik meskipun terkadang terjadi beberapa insiden selama di Tanah Suci namun diluar dugaan, seperti misalnya pemondokan yang jaraknya terlampau jauh dengan tempat ibadah atau layanan katering yang terlambat atau tidak sesuai porsi jamaah. Ketika saya coba membandingakan dengan beberapa cerita teman yang berhaji selain dari Indonesia, tampak merasakan kesulitan dalam beribadah karena notabene mereka tidak dibimbing bagaimana ritual ibadah yang seharusnya mereka jalankan. Hanya jamaah haji Indonesia yang sebelum berangkat akan diberikan pemahaman-pemahaman seputar ibadah haji sekaligus akan didampingi oleh para pembimbingnya selama di Tanah Suci.
Untuk tahun 2017 ini, BPIH yang naik tentunya akan disesuaikan dengan peningkatan beberapa fasilitas yang diperuntukkan secara khusus bagi jamaah haji asal Indonsia, terutama pada sisi pelayanan, keamanan dan perlindungan kepada jamaah haji. Anggota Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menyatakan bahwa jaminan pelayanan makanan akan ditambah menjadi 25 kali di Mekkah dan 18 kali di Madinah. Waktu tinggal para jamaah-pun diperpanjang menjadi 41 hari yang tahun lalu hanya 30-40 hari. Seluruh fasilitas transportasi selama di Tanah Suci akan lebih ditingkatkan pelayanannya, baik bus antarkota, bus shalawat dan bus-bus yang akan mengantar para jamaah ke Armina. Keberadaan bus shalawat yang seluruh awak bus-nya rata-rata adalah tenaga kerja asal Indonesia akan semakin memudahkan para jamaah untuk berkomunikasi sehingga akan lebih banyak pengetahuan seputar negeri yang dikenal dengan “Haramain” ini.
Saya kira, dari banyak sisi, pelayanan haji di Indonesia semakin membaik walaupun masa tunggu (waiting list) untuk jamaah haji reguler masih terasa sangat lama. Namun, dengan normalnya kuota haji Indonesia sebesar 211 ribu plus 10 ribu pada tahun 2017 ini diharapkan dapat memangkas secara bertahap jalur antrian haji yang mengular. Normalisasi jumlah jamaah haji Indonesia ditambah 10 ribu kuota juga sangat saya rasakan, dimana ketika beberapa tahun yang lalu saya mendapat jadwal berangkat tahun 2019, maka setelah beberapa minggu yang lalu justru bergeser menjadi tahun 2018 setelah saya melakukan konfirmasi melalui situs resmi Kementrian Agama RI. Bahkan untuk mereka yang sudah melewati umur 50 tahun keatas, nampaknya lebih didahulukan keberangkatannya, mengingat bahwa ibadah haji merupakan “ibadah fisik” yang juga harus mempertimbangkan faktor umur para jamaah. Saya kira, ini adalah kebijakan yang baik dari pemerintah untuk lebih mendahulukan “yang tua” dibanding “yang muda” secara umur.
Saya kira, dengan terjaminnya seluruh fasilitas yang disediakan para jamaah haji Indonesia oleh pemerintah, justru seharusnya tidak ada lagi peristiwa jamaah haji Indonesia yang berangkat melalui jalur tak resmi, seperti kejadian tahun yang lalu. Persoalan waiting list yang berkepanjangan seakan memutus harapan masyarakat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji seharusnya tidak lagi menjadi persoalan, karena sejatinya seluruh rangkaian perbaikan dan peningkatan layanan ibadah haji terus ditingkatkan pemerintah. Saya justru sangat mengapresiasi terhadap peningkatan layanan ibadah haji yang terus dievaluasi sehingga tampak semakin terlihat peningkatan kualitasnya. Kini seharusnya para jamaah yang sudah mengantri selama bertahun-tahun mendapatkan kepastian dan harapan untuk berangkat haji sesuai dengan jumlah porsi yang ditetapkan untuk wilayah masing-masing. Menunggu 7 sampai 8 tahun seharusnya menjadi rentan masa tunggu yang maksimal setelah normalisasi kuota dan kuota haji tambahan.
Bagi muslim Indonesia, dapat melaksanakan ibadah haji merupakan kebahagiaan tersendiri, bukan sekedar karena haji dinilai sebagai rukun Islam, tetapi jauh dari itu, mereka dapat berkesempatan secara langsung beribadah penuh khidmat di negara dimana kiblat seluruh umat muslim diseluruh dunia dihadapkan kesana, yaitu Ka’bah. Ketika selama masa tunggu mereka diceritakan tentang berbagai peristiwa di Tanah Suci, justru semakin membuat kerinduan para jamaah haji yang belum juga berangkat terasa sangat menggebu-gebu dan inilah yang semakin mendorong mereka kemudian memiliki “ikatan khusus” ketika berkesempatan beribadah haji. Jumlah calon jamaah haji yang semakin bertambah-pun nampaknya menjadi alasan pemerintah untuk berupaya memotong jalur antrian yang panjang sekaligus meningkatkan berbagai fasilitas layanan ibadah haji. Kita tetap berharap bahwa pemerintah akan berupaya dengan serius menambah kuota haji Indonesia setiap tahunnya agar kekkhawatiran para calon jamaah haji akan panjangnya antrian dapat terselesaikan.
Wallahu a’lam bisshawab
