Perhelatan debat pamungkas kandidat calon gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang diinisiasi KPU serasa tidak menemukan “titik-temu” jika tidak dikatakan sebuah suguhan tontonan yang sia-sia. Masing-masing kandidat—baik pasangan Basuki-Djarot maupun Anies-Sandi—tidak menunjukkan positioning-nya secara jelas, karena yang diperdebatkan hanya isu-isu lama seputar permasalahan ibu kota yang tak lebih dari sekedar saling klaim. Soal transportasi, pendidikan, rumah susun, reklamasi diangkat menjadi isu-isu lama yang pro-kontra dan direkonstruksi menjadi wacana perdebatan yang membosankan, hanya sekedar mempermainkan emosi para pendukungnya masing-masing. Bagi saya, tidak ada sesuatu yang baru di perhelatan debat kandidat cagub DKI tadi malam, terutama soal program-program yang dapat menyasar lebih dalam soal bagaimana seharusnya membangun dan menata Ibu Kota dalam terminologi “kebaruan”.
Di sela pertengahan perdebatan, ada pertanyaan menarik yang dilontarkan oleh cagub nomor urut tiga, Anies Baswedan kepada cagub nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mempertanyakan soal bagaimana membangun sebuah persatuan ditengah political efficacy Pilkada Jakarta yang tidak saja berdampak pada perbedaan yang sangat tajam dalam masyarakat Jakarta saja, tetapi lebih jauh berdampak pada konstelasi perpolitikan nasional. Pertanyaan Anies seakan menunjukkan bahwa keberadaan dirinya sebagai cagub DKI Jakarta mampu mencairkan sekat-sekat “perbedaan” yang muncul ditengah masyarakat dengan merangkul semua pihak—termasuk yang pro dan kontra—berbeda dengan Ahok yang justru keberadaan dirinya sebagai kandidat mendapatkan resistensi dari sebagian masyarakat. Pertanyaan ini bagi saya, jelas tendensius, menyoal persatuan yang dibenturkan dengan relasi keberagaman dan keberagamaan yang tidak bisa dilihat secara monolitik hanya berdasarkan pada klaim salah satu pihak.
Anies sepertinya mendapat titipan pesan pertanyaan dari kalangan elit keagamaan soal persatuan yang dianggap “terpecah”, “terkotak-kotak” ditengah terawatnya isu persatuan, keberagaman dan kebhinekaan yang sejauh ini masih baik di Indonesia. Resistensi masyarakat sejauh ini adalah akibat fatal dari serangkaian gerakan “politisasi agama” yang justru seringkali gagal memahami perbedaan, keberagaman serta kebhinekaan. Spontan pertanyaan ini membuka kembali ingatan Ahok soal resistensi masyarakat yang sempat dia rasakan ketika mencalonkan diri sebagai bupati dan gubernur di daerah asalnya, Belitung. Ahok menyebutkan, bahwa ditengah realitas sosial yang mayoritas adalah muslim, seorang pemimpin hanya dituntut untuk berlaku adil kepada semua pihak, termasuk kepada mayoritas dan juga minoritas. Berlaku adil yang dimaknai “tidak memihak” dan “tidak menerima suap” dari pihak manapun menjadi jawaban Ahok terhadap bagaimana menjaga persatuan ditengah keberagaman budaya dan keyakinan masyarakat yang ada.
Dalam paparan selanjutnya, Anies kemudian menyebutkan sebuah terjemahan dari surat al-Maidah ayat 8 yang kurang lebih dinyatakan, “janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kelompok membawa dirimu menjadi berlaku tidak adil, berlaku adil-lah karena adil lebih dekat kepada takwa”. Paparan Anies yang mengambil ilustrasi bagaimana bersikap adil yang disebutkan al-Quran, sesungguhnya secara tidak langsung merupakan counter kepada pihak tertentu yang justru seringkali menunjukkan kebencian terhadap mereka yang berbeda pilihan politik dengan “memaksakan” atas nama kebenaran agama. Kita tahu, bahwa sejauh ini ada pihak-pihak yang mengatasnamakan agama kemudian “memaksakan kehendak” agar sebagian masyarakat “mengikuti” apa yang diinginkan oleh mereka. Terlebih, bahwa terbangun secara sadar dimana masyarakat digugah rasa kebencianya yang sedemikian hebat, sehingga yang terjadi justru tidak terciptanya kondisi berkeadilan. Lagi-lagi ini adalah paparan yang didasari atas kondisi Anies yang benar-benar berada ditengah hegemoni elit keagamaan yang cenderung sulit dan tidak mau menerima beragam perbedaan.
Padahal, kepemimpinan yang sesungguhnya adalah bagaimana ia bisa bersikap adil ditengah beragam kelompok kepentingan, agama maupun budaya yang ditunjukkan melalui pemihakannya kepada nilai-nilai moral dan kebenaran tanpa terprovokasi oleh hasutan yang menggugah kebencian. Jika kebencian sudah tertanam dalam diri seorang pemimpin terlebih kebencian kepada kelompok lain, maka bisa dipastikan suasana keadilan masyarakat akan sulit ditegakkan. Disinilah sebenarnya letak nilai-nilai keadilan yang seharusnya mampu ditegakkan oleh siapapun, terlebih seorang pemimpin dalam masyarakat, bahwa jika perasaan kebencian yang ditunjukkan, maka jelas keadilan tak mungkin ditegakkan, tetapi yang muncul justru kedzaliman yang nyata.
Mungkin disadari ataupun tidak, virus “pemaksaan kehendak” yang sudah tersebar ini sesungguhnya yang menjadikan sekat-sekat dan perbedaan-perbedaan yang begitu tajam ditengah masyarakat, padahal sesungguhnya realitas keagamaan (Islam) justru jauh dari unsur-unsur pemaksaan. Islam sendiri melalui surat al-Baqarah ayat 256, menegaskan bahwa “tidak ada paksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas mana (petunjuk) yang benar daripada jalan yang sesat”. Ayat ini berimplikasi sangat jauh, tidak hanya soal larangan pemaksaan kepada orang lain untuk memeluk keyakinan seperti yang kita miliki, tetapi larangan “pemaksaan kehendak” dalam bentuk apapun secara umum. Terdapat sebuah kaidah umum, “al-ibrah fi ‘umum al-lafdz la bikhushushi al-sabab” (mengambil sesuatu yang umum dari sebuah ayat haruslah menjadi landasan, bukan karena ada sebab-sebab khusus yang dimaksud ayat tersebut). Prinsip “memaksakan kehendak” kepada orang lain adalah kedzaliman dan “dzalim” adalah bentuk kontradiksi dari makna “adil” itu sendiri.
Bagi saya, jika memang hegemoni elit keagamaan yang ada dalam “lingkaran politik” Anies justru didominasi oleh kalangan “pemaksa kehendak” maka akan sangat kontraproduktif dengan soal bagaimana membangun dan memperkuat persatuan itu sendiri. Bagaimana tidak, nilai-nilai keadilan yang seharusnya dibangun atas dasar larangan kebencian kepada pihak lain tetapi yang diperlihatkan justru menyebarkan kebencian, terlebih selalu memaksakan kehendak atas “klaim” sepihak sebuah kebenaran, maka niscaya sulit untuk menegakkan keadilan. Berlaku adil adalah “tidak memihak” baik atas dasar suka dan benci, tetapi adil dalam bahasa agama yang lebih luas adalah “tawassuth” atau berupaya menempuh jalan tengah tanpa berat sebelah terhadap salah satu pihak. Ketika sudah muncul “keberpihakan” terlebih terus menyuarakan “pemaksaan kehendak” maka nilai-nilai keadilan justru dikebiri dan tentu saja tak mungkin terwujud sebuah persatuan.
Jika Anies berkeyakinan menjadi pemimpin yang adil adalah bertumpu pada nilai-nilai moral keagamaan yang “tak berpihak”, maka sudah seharusnya ia tidak berkompromi dengan pihak-pihak manapun yang selalu “memaksakan kehendak” kepada orang lain bahkan menebar kebencian kepada pihak lain. Saya sepakat dengan Anies yang berargumen soal keadilan yang tidak sebatas “kata-kata” tetapi harus terwujud dalam program, kinerja dan bahkan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Berlaku adil dalam konteks mempersatukan tidak harus dimaknai dapat merangkul semua pihak, karena justru keadilan adalah bersikap tegas dengan tidak memihak kepada kedzaliman, kesewenang-wenangan, atau kebencian yang justru belakangan ini sedang dipertontonkan. Bersikap adil jelas akan mendekatkan seseorang kepada nilai-nilai moral kebajikan dan menjauhkan dirinya dari sikap kebencian kepada pihak manapun.
Wallahu a'lam bisshawab
