Kemenangan Anies Rasyid Baswedan versi quick count yang mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok banyak dilansir media Barat sebagai kemenangan kelompok Islam “garis keras” yang didukung secara nyata oleh kelompok fundamentalis. Dalam banyak hal, media Barat bahkan menyangkutpautkan kemenangan Anies dengan isu SARA yang terus dihantamkan secara massif atas keberadaan Ahok yang memang non-muslim dan tersandung kasus penistaan agama. Isu agama dan etnis disebut-sebut sebagai fenomena “politisasi agama” yang dimanfaatkan secara cerdas oleh Anies memuluskan jalannya meraih kemenangan di Pilkada Jakarta. Mainstream media Barat terhadap kemenangan Anies di Pilkada Jakarta sepertinya hampir seluruhnya sama, bahwa Anies didukung oleh kelompok muslim “garis keras” sehingga jelas akan memberikan panggung kepada mereka dalam meciptakan tekanan-tekanan kepada penguasa untuk mewujudkan agenda mereka yang ultrakonservatif, memperjuangkan formalisme agama dan tak akan kompromi dengan kelompok muslim moderat.
Keberadaan media-media Barat memang seringkali memberi kesan bahwa bentuk keagamaan yang saling bertentangan dan sesekali terkadang diwarnai “kekerasan” disebut sebagai “fundamentalisme”. Lebih jauh lagi, media mainstream Barat terlalu simplistik dalam menilai fundamentalisme hanya disematkan pada fenomena Islam, padahal fundamentalisme sesungguhnya adalah fakta global yang muncul di semua kepercayaan atau agama sebagai reaksi atas arus modernisasi Barat. Seorang pakar sejarah agama berkebangsaan Inggris, Karen Amstrong ketika merekonstruksi sejarah fundamentalisme agama bahkan menyebut bahwa fundamentalisme sendiri lahir pertama kali di Amerika pada awal abad ke-20 sebagai respon kelompok religius yang menganggap bahwa modernisasi telah melenceng terlalu jauh dan para kelompok tradisi justru dituntut untuk mereformasi dirinya ditengah hantaman arus deras modernisasi.
Islam menjadi salah satu agama monoteistik yang merespon modernisasi paling terakhir setelah Yahudi dan Kristen yang baru muncul di tahun 1960-an atau 1970-an. Memang, walaupun benih-benih fundamentalisme Islam dibawa oleh beberapa pemikir muslim, seperti Jamaluddin al-Afghani dan dilanjutkan oleh Abu al-A’la al-Maududi jauh sebelum masa itu, namun bentuk kelompok Islam fundamentalis belum sepenuhnya mewujud dan mengakar. Lagi pula, kelompok fundamentalis bukanlah sebuah gerakan yang monolitik, ia selalu mempunyai gerakan tersendiri dan mengembangkan dirinya sendiri lengkap dengan simbolisasi dan antusiasmenya masing-masing. Jika kemudian banyak pihak yang menganggap kelompok-kelompok yang melakukan banyak demonstrasi dalam menuntut terhadap penguasa setempat dengan menggunakan “simbolisasi agama” disebut sebagai fundamentalisme, mungkin harus diperlukan kajian yang lebih mendalam.
Tuduhan media Barat terhadap kemenangan Anies karena ditunggangi aktor-aktor Islam “garis keras” nampaknya perlu juga dikritisi. Pasalnya, Anies sendiri merupakan seorang intelektual yang sepak terjangnya sejauh ini, bukanlah seorang yang berada dalam lingkarang kelompok Islam fundamentalis. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), juga sudah angkat bicara soal tuduhan media Barat bahwa Jakarta akan dipimpin seorang gubernur yang pro-fundamentalisme. Keluhan JK disampaikan kepada Wapres Amerika Serikat, Mike Pence yang menganggap bahwa pemberitaan tentang kemenangan Anies di Pilkada Jakarta oleh media asing termasuk AS, dirasa kurang adil karena disebut-sebut sebagai kemenangan kelompok Islam “garis keras”.
Walaupun memang harus juga diakui, bahwa keberadaan kelompok-kelompok Islam yang sejauh ini menentang keberadaan pemimpin non-muslim, adalah kelompok yang berada “diluar” ormas Islam yang bersikap moderat. Kemungkinan besar, media asing hanya mendasarkan pada keberadaan ormas ini melihat pada sisi luar yang tampak dimana mereka justru begitu gigih menyuarakan pendapatnya dan sesekali diwarnai “aksi kekerasan” dari serentetan aksi yang digelar. Mereka yang terlihat bertentangan dalam agama, termasuk sikap konfrontasinya kepada penguasa, kemudian disimplifikasi sebagai kelompok radikal-fundamentalis. Padahal sesungguhnya, prinsip radikalisme politik juga ditunjukkan oleh organisasi Islam moderat, seperti NU atau Muhammadiyah. Jika radikalime politik mengacu pada sebuah kritik secara terbuka, luas dan mendasar terhadap perlakuan “tidak adil” penguasa, bagi saya, NU dan Muhammadiyah juga dalam posisi sama, tidak bersikap “oportunis” dan lebih memilih melakukan kritik atas apa yang dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan yang dipertontonkan penguasa.
Saya kira terlalu berlebihan jika ada yang menganggap bahwa keberadaan Anies yang menang dalam versi hitung cepat di Pilkada Jakarta justru didukung besar-besaran oleh kelompok Islam “garis keras”. Kita mungkin tidak lupa, bahwa pada awalnya, kelompok-kelompok yang menolak kepemimpinan non-muslim tidak pernah berada atau ikut serta secara formal “mendukung” calon gubernur muslim yang ada, bahkan mereka juga tidak menjadi “bagian” dari masing-masing kandidat dalam kontestasi politik. Kondisi kepolitikan kemudian sedikit berubah, ketika Anies Baswedan yang pada waktu itu masih menjadi calon gubernur bertandang ke markas Front Pembela Islam (FPI) dan bertemu pimpinannya Rizieq Sihab. FPI sejauh ini dipandang oleh sebagian kalangan, termasuk media mainstream asing sebagai representasi kelompok Islam “garis keras” bahkan aksi-aksi politiknya dipandang berhaluan fundamentalisme-radikal.
Fenomena politik di Pilkada Jakarta memang tidak juga bisa kita kesampingkan soal upaya kuat “politisasi agama” yang dibawa oleh kalangan muslim berhaluan “radikal”. Namun sebenarnya, ketika kita petakan secara lebih luas, bahwa kelompok-kelompok tersebut tidaklah sebesar yang dituduhkan media asing atau sebagaimana yang distigmatisasi oleh kalangan nasionalisme-liberal. Kenyataan bahwa mereka eksis sebagai sebuah “gerakan politik” memang tak terbantahkan, tetapi jika dibandingkan dengan realitas muslim Indonesia yang kecenderungannya moderat, kelompok-kelompok ini tidak akan berarti apa-apa. Saya kira, penyebutan mereka dalam kategori fundamentalisme agama dengan mengacu kepada pertentangan agama yang sesekali melakukan aksi “kekerasan” tidaklah tepat. Saya berasumsi menyebut mereka sebagai kalangan “radikalisme politik” sebagaimana gambaran Mitsuo Nakamura ketika membaca ormas NU yang mengkritisi rezim Orde Baru. Kelompok ini kerap melakukan “perlawanan” kepada penguasa atas “ketidakadilan” melalui kritik terbuka, luas dengan mendasarkan pada pemahaman keagamaan mereka sendiri.
Memang butuh untuk penelitian lebih dalam untuk menggambarkan posisi mereka lebih tepat dalam kacamata sosiologi politik, sehingga dapat dengat tepat memberikan penilaian yang utuh kepada kelompok-kelompok seperti ini. Memang ada juga sebagian kelompok yang kemudian mendasarkan pemahaman keagamaannya terhadap model kekhalifahan yang bertentangan dengan eksistensi Indonesia sebagai negara-bangsa, namun sejauh ini, itu-pun hanya kelompok kecil yang tidak signifikan membuat gerakan-gerakan politik yang “melawan” eksitensi negara. Melihat secara utuh dan objektif tentang kemenangan Anies-Sandiaga di Pilkada Jakarta, seharusnya dapat mengenyampingkan kekhawatiran akan semakin suburnya “ormas radikal” yang justru seringkali membuat gangguan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Jujur dan objektif dalam melihat itu lebih baik, daripada harus mengedepankan prasangka-prasangka yang bisa saja salah dan belum tentu kebenarannya.
Wallahu a’lam bisshawab
