Hal ini untuk mengantisipasi maraknya peredaran ijazah palsu yang kerap kali diperjual-belikan oleh oknum-oknum tertentu yang dengan cepat memperoleh keuntungan keekonomian dan disisi lain, mereka yang kebelet suatu jabatan tertentu dengan cara instan jelas juga diuntungkan.
Praktik "simbiosis mutualisma" ini tampaknya belum sepenuhnya lenyap, karena bagaimanapun praktik pemalsuan ijazah ini cukup menggiurkan, karena apapun dapat lebih lancar jika uang yang berbicara.
Dalam kasus yang menjerat Qomar---jika nanti terbukti palsu atau tidak---seharusnya menjadi peringatan bagi setiap perguruan tinggi swasta agar lebih mengedepankan sisi profesionalitas, bukan sekadar mempertimbangkan publik figur yang lebih banyak dikendalikan oleh teori persepsi.
Kita tentu tidak sedang mencurigai Qomar, yang notabene adalah politisi nasional sekaligus komedian kawakan yang dikenal baik oleh masyarakat.
Kita juga tidak sedang menduga-duga, apakah memang benar kualitas akademik Qomar telah layak menduduki jabatan rektor dalam suatu perguruan tinggi, padahal sejauh ini nama komedian yang disandangnya jauh melampaui kepiawannya dalam dunia politik.
Saya justru khawatir, kasus Qomar ini hanyalah sedikit dari sekian kasus yang tidak terungkap ke publik, di mana jabatan rektor seperti "diperjual-belikan" dengan kekuatan unsur-unsur politik atau kekuatan politik uang yang belakangan menelikung hal-hal yang tadinya irasional menjadi tampak rasional.Â
Media yang memberitakan kasus inipun, tampaknya tidak menyebut perguruan tinggi apa yang ijazahnya diduga dipalsukan Qomar, hanya menyebut salah satu perguruan tinggi di Jakarta.
Lagi-lagi, menutupi hal ini jelas memiliki daya tawar yang kuat, sebab sebuah nama besar perguruan tinggi dapat saja tercoreng dan terancam dibekukan oleh Kemenristekdikti nantinya.
Kasus yang saat ini menjerat Qomar, mungkin saja berdampak terhadap hal-hal lainnya, khususnya begitu cerobohnya suatu perguruan tinggi yang mengangkat seorang rektor hanya dengan kepercayaan SKL, sebab SKL tentu saja tidak identik dengan ijazah dalam segala hak legalitas-formalnya.Â
Di sisi lain, perguruan tinggi yang berani mengeluarkan SKL juga begitu gegabah, jika itu diketahui untuk suatu persyaratan seleksi dalam menempuh jabatan dalam suatu perguruan tinggi.
Namun, tentu saja kecurigaan-kecurigaan itu pada akhirnya akan berakhir disaat pihak berwajib membeberkan bukti yang sebenarnya---tanpa ditututup-tutupi---bahwa kasus ini jelas akan mendorong efek domino tercorengnya kredibilitas suatu perguruan tinggi.
