Syahirul Alim
Syahirul Alim Penulis Lepas dan Aktivis Sosial-Keagamaan

Alumnus Magister Ilmu Politik UI, Penulis lepas, Pemerhati Masalah Sosial-Politik-Agama, Tinggal di Tangerang Selatan

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Jangan Santri, tetapi Kiai yang Jadi Cawapres Jokowi

12 Juli 2018   09:58 Diperbarui: 12 Juli 2018   15:19 2387 3 0
Jangan Santri, tetapi Kiai yang Jadi Cawapres Jokowi
nasional.kompas.com

Belakangan banyak lembaga survei yang menilai bahwa cawapres Jokowi harus dari kalangan santri, padahal diantaranya, ada kiai yang juga masuk bursa cawapres Jokowi. Kenapa harus memilih santri jika masih ada kiai? Saya kira, santri akan lebih manut pada kiai sebagaimana dalam tradisi NU seperti kuatnya hubungan murid dan guru. 

Rasa-rasanya, isu agama nampaknya lebih mendominasi dalam soal bagaimana seorang kandidat presiden secara tepat memilih wakilnya. Sampai-sampai, santri dan kiai ikut berkontestasi secara politik demi menggaet kenikmatan kekuasaan. 

Melihat nama-nama santri dan kiai yang beredar dalam bursa cawapres, semakin menunjukkan politik tak bisa lepas dari isu agama, bahkan bisa jadi agama menentukan menang-kalah dalam kontestasi.

Nama-nama figur kiai yang mulai muncul ke permukaan memperebutkan nominasi cawapres Jokowi diantaranya KH Ma'ruf Amin, KH Dien Syamsuddin, dan TGB Zainul Majdi. Yang disebut terakhir adalah gelar keulamaan yang khas di Lombok, NTB sama halnya kiai atau Gus dalam tradisi Jawa. Ketiga kiai ini nampak saling berebut pengaruh agar mau dilirik Jokowi mendampinginya nanti di Pilpres 2019 mendatang. 

Di sisi lain, terdapat beberapa figur santri yang mungkin tepat menjadi pendamping Jokowi, seperi Muhaimin Islandar (Cak Imin), M Romahurmuziy (Romi), atau Mahfud MD. Walaupun terdapat nama-nama lain dari kalangan parpol atau birokrat, kalangan kiai atau santri nampak lebih prospektif dalam meraup suara kalangan muslim yang memang dominan.

Saya justru menyayangkan, jika para kiai atau santri malah berebut kekuasaan, karena dipastikan dalam gelanggang politik tak dikenal istilah kiai-santri, yang ada hanya rivalitas secara kompetitif. 

Namun demikian, wajar dalam suatu iklim kontestasi, siapa yang tak mau jabatan? Privilage politik atau berbagai kemudahan dalam segala akses dalam kekuasaan? Kiai-pun bisa bersaing dengan santrinya sendiri dalam hal kekuasaan, bahkan tak lagi mengenal budaya pesantren yang luhur saling menjaga dan menutupi kekurangan pribadi masing-masing. Dalam politik, bisa saja semua borok dibongkar demi kemenangan salah satu pihak.

 Tapi, itulah politik yang dalam banyak hal sanggup memporak-porandakan budaya adiluhung yang dibangun dalam tradisi kepesantrenan.

Okelah, jika ada kiai yang dianggap layak dan pas mendampingi Jokowi, rasa-rasanya kiai yang birokrat seperti TGB Zainul Majdi nampaknya banyak memiliki kelebihan dibanding kiai lainnya. Pengalamannya dalam lingkungan birokrasi pemerintahan telah dibuktikannya selama menjadi gubernur di NTB dengan capaian keberhasilan yang memuaskan. 

Kiai satu ini memiliki keluasan ilmu agama yang cukup, melihat dari gelar TGB yang disematkan masyarakat. Dua kiai lainnya, saya harap tetap menjadi panutan umat, menjadi guru bangsa yang seharusnya mulai menjauh dari gangguan politik yang profan. Walaupun tak ada larangan juga jika mereka memaksakan diri ikut berkompetisi secara internal.

Lalu, kenapa harus kiai yang dipilih? Banyak alasan yang mengharuskan kiai berpolitik di era milenial saat ini. Pertama, kiai kedudukannya lebih tinggi dari santri, sehingga seluruh pemilih dari kalangan santri cenderung manut pada titah sang kiai. 

Kedua, tidak semua kiai memiliki pengalaman politik, sehingga memilih kiai yang berwawasan keagamaan yang luas saja tidak cukup, karena pengalaman politik --terutama dalam birokrasi pemerintahan---akan lebih menjaga kiai dari kesalahan atau ketidakpahaman soal aturan-aturan dan undang-undang terkait dengan berbagai kebijakan. Ketiga, kiai akan cenderung lebih asketik, tak akan ngoyo dengan hal-hal duniawi yang materialistik.

Ketika banyak lembaga survei yang mengajukan figur santri yang pas menjadi pendamping Jokowi, saya rasa justru kurang pas. Mengingat, santri masih tampak ambisius dalam hal-hal politik yang profan, senang dan bangga dengan jabatan, dan mungkin akan mendepak santri-santri lainnya yang mencoba menghalangi langkah politiknya. 

Hal ini tampak, ketika figur dua orang santri NU---Cak Imin dan Romi---yang berebut pengaruh bagaimana agar keduanya dilirik Jokowi. Cak Imin bahkan sudah sedari awal mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres Jokowi, menutup celah santri lainnya untuk berlaga di ajang kontestasi Pilpres. 

Walaupun, Romi tampak lebih berani "menantang" Cak Imin, melihat dari berbagai manuvernya mendampingi Presiden Jokowi dalam banyak kegiatan kenegaraan.

Figur santri lainnya yang melekat dalam diri Mahfud MD, nampaknya masih sulit bersaing. Nama santri satu ini cukup dikenal di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena pernah menjadi salah satu menteri di kabinetnya. 

Belakangan namanya semakin berkibar ditengah arus politisasi agama setelah Mahfud banyak diundang dalam berbagai acara televisi nasional. Sikapnya yang moderat dalam menengahi berbagai isu-isu politisasi agama yang berkembang, dipandang cakap jika masuk dalam bursa cawapres Jokowi. 

Selain berpengalaman sebagai birokrat, Mahfud piawai dalam mengkritisi setiap aturan dan perundang-undangan yang berdampak luas terhadap kebijakan publik. Namun, mantan hakim MK ini mungkin saja terganjal oleh dua ketum parpol yang juga mewakili kalangan santri, Cak Imin dan Romi.

Belajar dari momen Pilkada serentak, figur dan ketokohan nampak paling berpeluang untuk dipilih masyarakat, bahkan terkadang latar belakang kepartaian seringkali terabaikan. Itulah kenapa, figur yang "agamis" tentu saja sangat menentukan dalam hal kontestasi. 

Pilkada serentak 2018 yang baru saja selesai, dapat menjadi tolok ukur bahkan batu loncatan setiap kandidat yang ingin berlaga di kontestasi nasional. Itulah kenapa, kekuatan figur tampak menonjol, lengkap dengan embel-embel "keagamaan" dibelakangnya, entah itu santri atau kiai. Fenomena keagamaan sepertinya mampu menjungkirbalikan rasionalitas politik para pemilih, tetapi ini mungkin hanya terjadi di Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2