Syahirul Alim
Syahirul Alim Penulis Lepas dan Aktivis Sosial-Keagamaan

Alumnus Magister Ilmu Politik UI, Penulis lepas, Pemerhati Masalah Sosial-Politik-Agama, Tinggal di Tangerang Selatan

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Begini Antisipasi Pemerintah Mengatasi Panas Ekstrem di Musim Haji

9 Juli 2018   14:43 Diperbarui: 10 Juli 2018   08:15 2360 4 2
Begini Antisipasi Pemerintah Mengatasi Panas Ekstrem di Musim Haji
nasional.kompas.com

Musim haji tahun 2018 akan diprediksi sebagai musim terpanas, karena disaat terik suhunya dapat mencapai 53 derajat celsius, tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berencana akan melakukan antisipasi bagi para jamaah haji dengan mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk membagikan seperangkat perlengkapan untuk mengantisipasinya. 

Pada tahun 2018 ini, para jamaah tak perlu membawa perlengkapan  sendiri karena pihak pemerintah akan membagikan kacamata ultraviolet, payung, topi, botol minum, masker, dan semprotan untuk muka. Suatu terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat haji di Indonesia memang secara keseluruhan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab negara.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Jusuf Singka---sebagaimana dikutip situs kemenag.go.id---meyakinkan para jamaah Haji tahun ini akan membagikan seluruh perlengkapan bagi antisipasi cuaca panas sejak dari mulai emberkasi pemberangkatan, walaupun beberapa item lainnya disebutkan menyusul dibagikan nanti setelah para jamaah sampai di Tanah Suci. 

Namun yang pasti, inilah keuntungan bagi jamaah haji yang berangkat tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama antisipasi pemerintah terhadap cuaca ekstrim dengan membekali para jamaah perlengkapan penting sebagai pelindung keselamatan dan kenyamanan.

Saya kira penting untuk dipahami, bahwa cuaca ekstrem di Arab Saudi dengan panas yang menyengat, harus diantisipasi oleh setiap jamaah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, di mana puncak kegiatan haji yaitu wuquf di Arafah, pelaksanaannya tepat disaat matahari berada diatas kepala, justru akan menjadi sangat krusial bagi kondisi jamaah Indonesia. 

Belum lagi dominasi jamaah haji tahun ini lebih banyak diisi oleh formasi jamaah yang berumur diatas rata-rata 50 tahun yang tentu saja perlu ekstra hati-hati dan siap mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi.  

Kita patut mengapresiasi kinerja pemerintah yang semakin meningkatkan sisi pelayanan jamaah haji di hampir setiap tahunnya. Tahun-tahun sebelumnya tentu saja menjadi bagian dari evaluasi pemerintah agar kenyamanan dan keamanan jamaah haji senantiasa dirasakan lebih baik dan lebih meningkat. 

Menarik memang, melihat dari serangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2018 ini, serasa terus mengalami peningkatan. Untuk kegiatan manasik saja, para jamaah mendapatkan perbekalan selama 10 kali, 8 kali lingkup kecamatan dan 2 kali lingkup kabupaten/kota. 

Kegiatan manasik haji di beberapa wilayah yang dikoordinir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tampak semakin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata, mengelola, dan memberikan bekal yang cukup bagi setiap jamaahnya.

Di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pelaksanaan manasik secara intensif dikoordinir oleh setiap KUA yang waktunya dimulai sejak pagi hingga sore hari. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan jamaah, beberapa kali teori manasik memang terkesan diulang, mengingat tak semua jamaah memiliki kemampuan yang sama dalam menerima setiap materi ibadah yang disampaikan. 

Di Kota Tangsel sendiri, pelaksanaan manasik haji telah dilakukan sejak bulan Ramadan, baik pemaparan teori maupun praktik dalam berhaji. Inilah saya kira, bahwa kesiapan (istitho'ah) yang memang menyeluruh, tak hanya dalam soal kesehatan fisik namun juga kesiapan mental yang diupayakan melalui pemahaman manasik secara baik.

Barangkali, hanya satu-satunya negara yang sedemikian besar perhatiannya dalam hal pengelolaan sekaligus penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Indonesia. Negara bertanggung jawab atas keberangkatan dan kepulangan jamaah hingga di Tanah Air. 

Tak hanya itu, seluruh proses penyelenggaraan peribadatannya, diatur dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Kita mungkin akan sulit menemukan banyak panitia haji yang berseragam khusus selama di Tanah Suci, kecuali petugas dengan rompi atau baju beratribut bendera Merah Putih. 

Uniknya, selama bertugas membantu kenyamanan dan keamanan jamaah lainnya, mereka sekaligus juga beribadah, walaupun tak seluas waktu yang dimiliki jamaah haji pada umumnya.

Sinergitas antara Kementerian Kesehatan dan Kementrian Agama sebagai pihak penyelenggara haji Indonesia menjadi sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap masyarakat beragama, khususnya yang beragama Islam. 

Tak perlu rasanya mengkaitkan hal ini dengan kenyataan politik yang belakangan justru ramai diperbincangkan. Justru disinilah sebuah realitas politik terjadi, dimana agama dan politik menjadi dua entitas yang saling menguatkan, mendukung, bahkan melengkapi. 

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tentu saja bertanggung jawab besar dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan beribadah setiap umat beragama. Haji, yang kebetulan merupakan rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap pribadi muslim, mendapatkan momentumnya disaat terbangunnya sinergitas antarelemen anak bangsa.

Indonesia sebagai penduduk mayoritas muslim, tentu saja mendapatkan perhatian khusus dari Kementrian Agama, terutama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji yang keseluruhan prosesinya ditangani oleh pemerintah. 

Akan sulit terbayangkan, jika proses haji di Indonesia ditangani sendiri-sendiri dan diserahkan secara mandiri kepada pihak-pihak swasta dalam pengelolaannya. Justru melalui kerjasama G to G antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal tata kelola ibadah haji, akan mempermudah seluruh proses penyelenggaraannya. 

Penyelenggaraan haji yang dikelola pemerintah, hampir tak terkait apapun soal keuntungan materi, yang ada justru pelayanan sepenuh hati para birokrat semata-mata karena mereka melayani para Tamu Allah, bukan rakyat biasa.