Sibuk Urusi Oposisi, Jokowi Lupa Teken Keppres Haji?

Banyak dari berbagai ungkapan atau retorika politik yang dibangun pihak oposisi tanpa didasari fakta dan data yang kuat, sehingga terkesan menyerang secara membabi-buta, bukannya membandingkan dengan entitas lain yang lebih baik, atau memberikan solusi bagaimana suatu arah kebijakan yang lebih baik dan pro rakyat.  

Jokowi, sepertinya selalu disibukkan oleh kalangan oposisi, sehingga wajar jika kemudian melupakan satu hal: naskah presiden soal penetapan ongkos ibadah haji yang pada akhirnya terbengkalai. Jarang sekali pihak oposisi mengkritik terhadap hal-hal yang konstruktif seperti ini, mereka akan lebih fokus bagaimana menjatuhkan citra Jokowi apalagi jelang tahun politik. 

Saya justru menyayangkan, ketika urusan politik tampak lebih diutamakan pada akhirnya, ketimbang hal lain yang lebih penting menyangkut hajat hidup orang banyak. Walaupun saya yakin, pemerintah tak terpengaruh dengan soal lambatnya Keppres ini, meskipun bergesernya waktu pelunasan, adalah berubahnya seluruh prosedural yang telah dibuat sebelumnya.

Ibadah haji tahun ini memang bertepatan dengan dekatnya kontestasi politik nasional yang bisa saja kemudian menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi jika kemudian ada masalah dalam pengelolaannya. Keterlambatan dalam perihal penandatanganan Keppres, seharusnya tidak dianggap hal kecil yang tak berdampak apapun. Karena, paling tidak, suara-suara dari daerah yang kesal soal Keppres yang tak juga ditandatangani sudah menyebar di media sosial. 

Belum lagi nada kritik yang dilontarkan Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Samsul Maarif, yang khawatir molornya Keppres ini akan melebar terhadap keseluruhan pelaksanaan ibadah haji, termasuk keterlambatan realisasi kontrak dengan pemerintah Arab Saudi soal hotel dan lain-lainnya (ihram.co.id, 8/4/2018).  

Jangan sampai kemudian hal ini juga dimanfaatkan menjadi isu agama yang dipolitisasi oleh pihak-pihak lain, sehingga kesan baik pemerintah yang sejauh ini terbangun, bisa saja tercoreng. 

Suara-suara dari daerah yang menyayangkan keterlambatan Keppres BPIH ini, cukup menjadi isu publik yang mungkin saja berdampak pada kepemimpinan Jokowi. 

Tanpa disadari, jelang tahun politik ini berimbas sangat luas, tak hanya soal berbagai kebijakan pemerintah yang menuai kritik, tetapi merambah perihal agama yang seringkali dipolitisasi demi keuntungan-keuntungan politik. Haji adalah soal peribadatan umat muslim yang memang dikelola bahkan "dimonopoli" pemerintah, sehingga sedikit saja ada ruang ketidaknyamanan publik, dapat dimanfaatkan menjadi isu politik.