Pemerintahan

Gubernur Sumsel Ancam Ambil Paksa Aset Dikuasai Mantan Pejabat Provinsi

9 Oktober 2018   15:03 Diperbarui: 9 Oktober 2018   15:26 303 0 0
Gubernur Sumsel Ancam Ambil Paksa Aset Dikuasai Mantan Pejabat Provinsi
dokpri

PALEMBANG - Ini kabar buruk bagi mantan pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang menguasai aset milik pemerintah, termasuk orang mampu yang selama ini menikmati program sekolah dan kesehatan gratis di provinsi ini.

Sebab Gubernur Sumsel H. Herman Deru sudah mencanangkan, terhadap mantan pejabat yang belum mengembalikan aset bergerak maupun tidak bergerak itu akan diambil paksa petugasnya.

Sedangkan terhadap orang mampu penikmat fasilitas program sekolah dan berobat gratis, akan ditertibkannya, sehingga nantinya yang menikmati kedua program bagi orang kurang mampu itu benar-benar yang behak.

Ancaman terhadap mantan pejabat menguadai aset dan orang mampu penikmat program berobat gratis itu diungkapkan Gubernur Herman Deru usai menyampaikan visi dan misinya menjabat gubernur dihadapan anggota DPRD Sumsel, Senin lalu, 8 Oktober 2018.

Sedangkan kabar baiknya bagi pengguna Jalan Provinsi yang selama 10 tahun Gubernur dijabat H. Alex Noerdin menggeluhkan kerusakan jalan, Gubernur Herman Deru dalam keteranganya itu memastikan, semua jalan yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi akan diprioritaskan perbaikanya tahun 2018 ini.

Sehingga pada ahir tahun 2019 mendatang semua ruas jalan provinsi yang selama ini dikeluhkan pengemudi dan penumpang kendaraan, akan nyaman dilalui.

Mantan Bupati OKU Timur Sumsel itu mengetahui betul kondisi jalan provinsi yang dikeluhkan penduduk diberbagai kabupaten di provinsi ini, berdampak terhambatnya pergerakan roda perekonomian, terutama penduduk pedasaan yang mengandalkan transportasi jalan provinsi

Menyangkut aset pemerintah provinsi yang bergerak maupun tidak bergerak, Herman Deru mengatakan sedang melakukan pendataan, malahan sudah ada informasi yang disampaikan masyarakat, ada mantan pejabat masih menguasai aset milik pemerintah provinsi.

Gubernur mengharapkan mantan pejabat provinsi yang menguasai aset itu untuk segera mengembalikannya. Kalau tidak terpaksa petugas yang mengambilnya.

Data mantan pejabat menguasai aset itu ada dari masyarakat,  juga dari instansi Badan Aset dan Inspektorat yang akan menyelamatkan semua aset itu, katanya.

Sedangkan banyaknya keluhan penduduk kurang mampu yang tidak menikmati program sekolah dan berobat gratis, Gubernur mengatakan, akan meng-evaluasinya, termasuk sekolah unggulan akan kita kaji.

Dari hasil evaluasi itu nantinya, ketahuan siapa yang menikmati program sekolah dan berobat gratis, kalau yang mampu tidak boleh dan kita alihkan kepada yang berhak.