Mohon tunggu...
Alwi Swandi
Alwi Swandi Mohon Tunggu... Menemukan realitas sosial

Mengungkap fakta

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Sambut Hari Lahir Pancasila Sekretaris DPC PPP Buru Minta Pemda Buru Bisa Percepat Proses Pencairan Gaji 14

1 Juni 2020   07:31 Diperbarui: 1 Juni 2020   09:50 29 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Sambut Hari Lahir Pancasila Sekretaris DPC PPP Buru Minta Pemda Buru Bisa Percepat Proses Pencairan Gaji 14
Dok Pribadi


Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24  Pasal 17 Ayat ( 1) Tahun 2020 dan PMK Nomor 49 Tahun 2020 , terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya, serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020, maka sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Buru. terkhusus pejabat penandatanganan SPM mengajukan langsung tunjangan hari raya kepada KPPN terhitung sejak PMK Nomor 49 tahun 2020 di terbitkan 11 mei 2020 kemarin .

Sesuai pasal pasal 15 ayat (1)  PMK 49 tersebut bahwa Tunjangan Hari Raya di bayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya . Ayat (2) jika tidak di bayarkan maka dapat di bayarkan setelah tanggal hari raya. 

Namun terhitung sejak tanggal 25 mei sehari setelah tanggal lebaran hingga kini telah masuk bulan juni , kepastian pencairan THR ( gaji 14 ) tersebut belum juga di realisasikan . ini perlu perhatian serius sebab ini soal kesejahteraan pegawai.

Kami merasa di tengah situasi pandemi ini selain status masyarakat terdampak maka juga kiranya pemerintah daerah dapat melihat kesejahteraan pegawai maupun  pegaiwai non pns dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buru 

Oleh karena selain kesejahteraan pegawai tersebut ada mata rantai ekonomi di sana yang juga dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat kecil, oleh sebab tenaga kerja di kabupaten buru lebih besar jumlahnya yang berada pada strukstur pemerintahan , ketimbang swasta.

Seharusnya pemerintah daerah bisa lebih berpacu dengan perusahan swasta yang ada , apalagi soal ini ( THR )  seharusnya pemerintah daerah lebih siap terkait sumberdaya yang ada. Pungkas Sekretaris DPC  PPP Mohammad Arwin Kaimudin . 

Lanjutnya Pemerintah juga telah selesai menyampaikan LKPJ 2019 pada paripurna kemarin maka semua poin penyampaian itu tentu punya arti yang mendalam terkait pembangunan kabupaten buru di tahun 2020 ini , bahwa meski dalam situasi pandemi ini dan dalam keterbatasan yang ada tidak mestinya menjadikan kita kehilangan fokus pembangunan demi kamajuan daerah yang di tuju.

Selain itu juga, Mohammad  menyampaikan terkait informasi dirumahkanya tenaga honorer dalam lingkup pemerintah daerah, jika kebijakan  itu di ambil maka, tentu akan menambah angka pengangguran di daerah,  sebaiknya pemerintah daerah perlu menyiapkan format lain terlebih dahulu, sebelum mengambil langkah tersebut dalam situasi pandemi ini . Misalnya membayar semua hak mereka dan melibatkan LBK untuk membimbing mereka sebagai tenaga kerja yang siap. Agar bisa di libatkan dalam program program kerja pempus. Sehingga kita semua dapat bersama sama ikut bergandengan tangan menghadapi situasi pandemi ini dengan penuh rasa optimis untuk pembangunan negeri bupolo tercinta ini.

VIDEO PILIHAN