Awal tahun ini ada kejutan baru, jalan-jalan  protokol di Jakarta seperti jalan Jendral Sudirrman, M.H. Thamrin, Rasuna Said, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan beberapa jalan lagi akan dibuat berbayar. Pajak jalan raya ini dikenal dengan istilah ERP (Electronic Road Pricing).
Tentu tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan. Namun apakah keputusan ini sudah diikuti dengan transportasi umum yang memadai? Mengingat jalan-jalan yang akan dikenakan pajak jalan raya ini adalah jalan-jalan yang merupakan sentra perekonomian. Dengan munculnya kebijakan baru ini, dapat terjadi perpindahan kantor dari gedung-gedung pencakar langit ke kantor di jalan-,jalan yang lebih kecil. Dampaknya, akan terjadi kerugian besar karena gedung perkantoran di jalan utama kosong, sebaliknya kantor berpindah ke jalan kecil yang pasti akan menimbulkan kemacetan baru.
Ini dalam sisi tenaga kerja saja, faktor lain yang dapat terganggu adalah naiknya harga, bila kendaraan yang mengangkut barang-barang dikenakan pajak jalan raya, karena ongkos transportasi yang bertambah tinggi. Sebaiknya ERP hanya dikenakan bagi kendaraan pribadi saja.
Juga penerapan ERP akan bermasalah bagi pengendara kendaraan non mobil, karena bila kendaraan non mobil dilarang melalui jalan dengan ERP, mereka harus melakukan jalan memutar yang lebih jauh. Jelas memvebani rakyat kecil yang menggunakan sepeda motor.
ERP penulis kenal saat mengunjungi Singapura, memang negara tetangga ini sudah lama menerapkan ERP, namun sudah didukung oleh transportasi umum yang memadai, baik bus maupun MRT.
Bagi warga Singapura, naik mobil adalah kemewahan karena beaya parkir mahal dan adanya ERP. Sehingga hanya orang tertentu saja yang berani memiliki mobil.
Sementara di Indonesia, mobil sekarang dimiliki golongan menengah ke atas, untuk kebutuhan mencapai tempat kerja, karena transportasi umum belum memadai.
Sebaiknya Pemerintah menerapkan ERP bila transportasi umum (bus kota, MRT, LRT dan commuter line) sudah  sanggup mencapai banyak daerah tujuan, meski harus berganti moda transportasi. Terkadang masih perlu didukung oleh ojek saat menuju terminal / stasiun maupun saat meninggalkan terminal / stasiun, karena belum adanya transportasi umum yang menuju pelosok.
Belum lagi kebijakan memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik, hal ini akan memicu pertambahan kendaraan di jalan raya. Kebijakan ini bertolak belakang dengan upaya untuk mengurangi kemacetan, meski lebih baik dari segi pengurangan gas buang akibat tidak menggunakan bahan bakar fossil lagi.
Meski ada insentif untuk pembelian kendaraan listrik, bila harus melalui jalan protokol dikenakan ERP, orang tentu mengkalkulasi ulang. Jadi, masalah utamanya kembali ke transportasi umum yang memadai. Lakukan studi banding keberhasilan Singapura dalam membenahi transportasi umum. Itupun terlalu sederhana, karena masalah kepadatan Singapura tidak sepadat Jakarta, perlu pengkajian yang lebih holistik lagi
Dengan adanya transportasi umum yang memadai, orang akan berpikir untuk membeli kendaraan, karena mahal beaya operasinya (parkir, ERP dll). Dan sudah pasti akan menggunakan kendaraan umum bila sudah mampu menjangkau wilayah yang lebih dalam.
