Program Keluarga Sejahtera, Jangan Membuat KPM Menjadi Manja

Program Keluarga Sejahtera (PKH) yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial patut diacungi jempol, karena tujuannya sangat mulia, yakni membuat sejahtera keluarga-keluarga Indonesia.
Keluarga sebagai sel terkecil dalam sebuah negara harus sejahtera agar mampu menjadi tempat terciptanya generasi berkualitas penerus bangsa. Agar keluarga menjadi sejahtera, keluarga harus terbebas dari kekurangan pangan dan gizi, masalah pendidikan dan kesehatan.
Dengan pangan yang cukup dan terpenuhi standar gizinya, akan membuat orang tua dapat bekerja dengan penuh semangat, anak-anakpun dapat belajar dengan tekun.  Sementara kekawatiran akan tingginya biaya pendidikan dapat diatasi bila Pemerintah masih sanggup membantu dengan Kartu Indonesia Pintar dan satu lagi kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sehingga anak-anak sanggup mengikuti jenjang pendidikan tinggi.
Dengan makanan yang bergizi, diharapkan keluarga lebih tahan terhadap penyakit. Seandainya terkena penyakit juga tidak perlu kawatir, karena bagi keluarga kurang mampu masih bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat, dan bagi keluarga yang lebih mampu dapat mengikuti program BPJS Kesehatan.
Dengan tersedianya pangan dan gizi, terbebas dari masalah pendidikan dan kesehatan diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menata kehidupan keluarganya dan memanfaatkan waktu 6 tahun untuk keluar atau lulus dari PKH.
Fokus PKH saat ini pada keluarga miskin khususnya ibu hamil, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dengan bantuan sosial ini, keluarga diharapkan mampu mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
Ikan atau Kail
PKH wajib dikelola secara sistematis agar tidak berfungsi seperti Santa Claus yang membagikan hadiah kepada anak-anak baik (tidak nakal) menjelang hari Natal, tetapi harus memberikan bimbingan dan penyuluhan agar KPM mampu menjadikan bantuan sosial sebagai kail guna mencari ikan pada kehidupan mendatang.
Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial harus senantiasa memantau bantuan agar tidak berfungsi sebagai "ikan" yang langsung dihabiskan oleh KPM untuk aktifitas konsumtif. Dinas Sosial harus mengarahkan kepada KPM yang dinilai salah dalam menerapkan dana sosial. Misal untuk membeli smartphone karena untuk keperluan komunikasi saja, masih bisa menggunakan telepon seluler biasa.
Dinas Sosial harus membimbing agar KPM mampu memanfaatkan dana sosial untuk menjadi "kail" atau setidaknya menjadi modal awal dalam berusaha agar bisa mandiri. Bisa mulai berjualan gado-gado atau nasi kuning bagi yang memiliki passion kuliner, atau membuka bengkel motor bagi yang passion-nya di bidang otomotif. Bagi yang passion-nya menulis, bisa menjadi copy writer atau penulis freelance, intinya semua kegiatan yang mampu menghasilkan uang guna mempertahankan kesejahteraan sosialnya.
Dinas Sosial harus senantiasa menilai KPM yang berhasil dan mengarahkan agar tidak terperosok pada konsumerisme yang pada akhirnya akan membuat usahanya bangkrut. Sedangkan bagi KPM yang dinilai kurang berhasil harus selalu dibimbing dan dilatih agar mampu memaksimalkan kemampuannya dan tidak mudah menyerah.
Harus ada hukuman bagi KPM yang malas, agar mereka menyadari bahwa dana sosial ini tidak bisa terus-terusan diberikan kepada keluarganya saja. Karena masih banyak keluarga lain yang berada dalam daftar tunggu untuk menjadi KPM.
Program Keluarga Sejahtera sebuah program yang baik, harus senantiasa dipantau agar manfatnya sebagai "kail" benar-benar mampu menghasilkan "ikan" guna mempertahankan kesejahteraan dan mengentaskan keluarga miskin dari kehidupan pra sejahtera.