Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengklaim kinerja Presiden Joko Widodo lebih baik daripada pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menggunakan data yang dirilis Bank Dunia (World Bank), Tjahjo mengklaim Indeks Efektifitas Pemerintahan atau Goverment Effectiveness Index di bawah kepemimpinan Jokowi meningkat drastis.
Entah bagaimana Pak Tjahjo merangkum kesimpulannya, tapi rangkuman keliru ini mirip dengan klaim angka kemiskinan pertama kali satu digit sepanjang sejarah Indonesia merdeka pada era Jokowi. Padahal angka kemiskinan dari rentang 2014-2018 hanya turun 1,3 persen. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya; SBY periode pertama, beliau sukses menekan angka kemiskinan sebesar 2,51 persen dan total penurunan selama dua periode sebesar 5,7 persen.
Terkait indeks efektifitas pemerintah, saya mencoba menelusuri website The World Bank dan The Global Economy. Dua website tesebut menunjukkan, dalam rentang 2014-2018, pemerintahan Jokowi hanya mampu mendongkrak 0,14 poin. Sementara itu, untuk peringkat Indonesia naik 12 peringkat, dari peringkat 87 di tahun 2014 menjadi peringkat 75 di tahun 2018.
Ditilik pemerintahan sebelumnya, ternyata di periode pertama pemerintahan pertama SBY mampu mendongkrak Indeks Efektivitas Pemerintah sebesar 0,21 poin. Sementara itu, dalam dua periode pemerintahannya (2004-2009 & 2009-2014), pemerintahan SBY mampu mendongkrak sebesar 0,38 poin. Peringkat Indonesia dalam indek efektivitas pemerintahan juga naik signifikan, yaitu naik 20 peringkat. Dari peringkat 107 pada tahun 2004, menjadi peringkat 87 pada 2014.
Kenaikan signifikan ideks efektivitas pemerintah di era SBY tak bisa dilepaskan dari komitmen pemerintah saat itu untuk mewujudkan World Class Goverment pada tahun 2025. Pemerintahan SBY menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015. Sejak ditetapkan grand design tersebut, peringkat Indonesia sejak 2010-2014 langsung meroket 17 peringkat.
Pembantu Jangan Menjilat
Tugas seorang pembantu adalah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh sang majikan. Secara strata pun, pembantu tak boleh over acting melebihi sang majikan. Apalagi pembantu justru menjadi penjilat dan pembisik yang salah bagi majikan. Berbahaya.
Saya sangat paham, posisi Tjahjo yang merupakan kader PDIP. Barangkali ia tersinggung terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengatakan ekonomi era SBY meroket. Tapi sekali lagi, itu bukti dan tantangan yang harus dijawab pemerintahan berkuasa dengan kerja nyata, bukan janji semata. Yang patut dipahami, selain sebagai kader PDIP, dalam diri Tjahjo melekat jabatan publik yang menuntutnya tak boleh tipis kuping apalagi baper terhadap kritik.
Pernyataan Tjahjo terkait indeks efektivitas pemerintah sangat tidak produktif. Sangat riskan untuk dipelintir dan mengadu domba. Padahal hari ini, di tengah pandemi Covid-19, rakyat ingin melihat kerjasama, kekompakan dan kegotong-royongan elite dalam membantu rakyat keluar dari krisis.
