Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membawa banyak perubahan. Tidak hanya perubahan ke arah yang positif; seperti perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bersih, tapi juga sekaligus menjadi angin segar bagi para "pecandu" kekuasaan. Beberapa negara di dunia menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk meningkatkan agresifitas untuk membungkam kebebasan dan barangkali mencoba melanggengkan kekuasaan.
Seperti halnya yang terjadi di Azerbaijan, Covid-19 dijadikan alasan kuat untuk membungkam pihak oposisi ke dalam penjara. Di Yordania, Yaman, Oman, Iran, dan Maroko, pemerintah setempat melarang peredaran surat kabar karena kertas dianggap bisa menjadi salah satu media penyebaran virus. Bahkan salah satu negara demokratis di Uni Eropa, Hungaria, perdana menterinya baru saja memberikan kekuasaan darurat tanpa batas dan waktu tenggat.
Di Indonesia sendiri, jagad media sosial diributkan dengan dua isu utama. Yaitu terkait teror kepada insan pers (detik.com), dan terpilihnya Iman Brotoseno (pernah menjadi Konsultan PDIP) menjadi Dirut TVRI. Terlepas ada atau tidaknya konektivitas dari dua persoalan ini, yang jelas tahun 2020 adalah tahunnya pandemi dan tahunnya Pilkada.
Pilkada di Tengah Covid-19
Tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sempat dihentikan sementara akibat Covid-19 akan kembali dilanjutkan. Rencana awal tahap pemungutan suara yang dilakukan pada September, diundur menjadi 9 Desember 2020. Pilkada tersebut diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Tak dapat disangkal, dalam Pilkada 2020 ini sejumlah partai politik (parpol) pasti berlomba-lomba menaruh orang-orang terbaiknya untuk memenangkan kontestasi lokal ini. Hal itu tak dapat dilepaskan dari kontestasi nasional (Pemilu Serentak 2024) mendatang. Barang siapa yang dapat memenangkan sebanyak mungkin kontestasi lokal di 2020, maka ia punya peluang besar atau setidaknya nilai tawar yang cukup untuk melaju di Pemilu 2024.
Namun, Pilkada kali ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ada tantangan lebih, di mana pada masa Covid-19 ini kandidat atau pun parpol pengusung tidak bisa leluasa memperkenalkan diri secara konvensional melalui aksi pengumpulan massa. Oleh sebut itu, dibutuhkan formula baru yang bisa menyentuh masyarakat tanpa harus bertemu secara fisik.
Menguasai Media
TVRI merupakan salah satu media televisi yang jangkauannya terluas di Indonesia. Maka tak heran, banyak pengamat yang berpendapat bahwa TVRI di masa Orba adalah alat propaganda pemerintah untuk menutupi kebobrokan pemerintah. Dalam ulasan Tirto.id menyebutkan, sejak kelahirannya, TVRI memang dihadirkan untuk melayani ambisi politik pemimpin nasional.
Ditunjukknya Iman Brotoseno menggantikan Helmy Yahya yang sukes mengangkat kembali citra TVRI tentunya menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apalagi Iman Brotoseno diketahui pernah menjadi Konsultan PDIP dan akrab dengan narasi-narasi "komunisme" (seperti tangkapan layar media sosial yang ditunjukkan Roy Suryo). Publik pun bertanya, apakah Iman Brotoseno diletakkan sebagai agen propaganda PDIP untuk memenangkan Pilkada di tengah Covid-19?
Jika asumsi publik itu benar, maka teror terhadap jurnalis Detik.com bisa ditebak dengan mudah motifnya. Tak lain dan tak bukan, teror itu dimaksudkan agar media di tanah air harus sejalan dengan propaganda yang sedang disiapkan untuk melanggengkan "candu kekuasaan". Tokoh diktator Nazi, Adolf Hitler pernah berkata "kuasailah media, maka kau akan menguasai dunia."
