Mohon tunggu...
Apriana Susaei
Apriana Susaei Mohon Tunggu... Administrasi - senang menulis apa saja

sedikit pengalaman, kurang membaca, jarang belajar dari orang lain, banyak merenung, masih belajar dan senang menulis apa saja

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Evaluasi Pemekaran Wilayah

16 Juli 2022   13:22 Diperbarui: 16 Juli 2022   13:26 125 9 2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ilustrasi Pemekaran Wilayah (Pixabay/PublicDomainPictures )

Pada hakekatnya, pemekaran wilayah adalah salah satu "cara" mencapai tujuan, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan serta meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai salah satu cara mencapai tujuan, efektivitas pelaksanannya perlu dan dapat di evaluasi.

Namun, nampaknya narasi evaluasi kurang bergema dalam isu pemekaran wilayah. Narasi evaluasi pemekaran seperti tenggelam oleh semangat pemekaran dan euforia demokrasi.

Lebih lanjut, isu evaluasi pemekaran wilayah seolah-olah dimaknai sebagai evaluasi atas otonomi daerah, juga evaluasi terhadap desentralisasi bahkan evaluasi terhadap demokrasi itu sendiri.

Saking multi dimensionalnya urusan evaluasi pemekaran wilayah, analisanya tidak mudah dan juga gegabah. Perlu melibatkan berbagai ahli dari sudut pandang akademisi, pemerintahan, politik maupun masyarakat itu sendiri.

Sampai kemudian akhirnya pemerintah memberlakukan moratorium pemekaran sejak Tahun 2014. Dalam masa moratorium itu pemerintah juga dituntut menggodok peraturan mengenai desain besar penataan daerah dan desain penataan daerah.

Namun desakan membuka keran moratorium pemekaran daerah sampai saat ini masih tetap ada.

Dahulu pertanyaan menggelitik saya, mengapa di luar negeri seperti di Uni Eropa semangat pemerintahannya bergabung    sampai kemudian Inggris memisahkan diri   . Sementara pemerintahan daerah di Indonesia, cenderung memilih untuk melakukan pemekaran (split territorial).

Membandingkan hal tersebut memang tidak bisa apple to apple, banyak alasan mengapa terjadi pemekaran daerah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012.

Di antara alasannya yaitu: ketimpangan pemerataan, perbedaan kultur budaya dan perkembangan civil society, kondisi geografis, iming-iming insentif fiskal dan status kekuasaan (Tenrini, 2013).

Pun demikian, pertanyaan menggelitik saya selanjutnya, jika wilayah A dimekarkan menjadi wilayah B, kemudian masyarakat B setelah dievaluasi menjadi sejahtera masyarakatnya, adakah kemungkinan untuk digabungkan kembali? Toh kesejahteraan wilayah A dan B sekarang sudah sejajar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan