MP3EI, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Ketahanan Pangan
Mungkin hanya segelintir orang saja yang mengenal istilah Program MP3EI. Dan, sebagian besar orang akan bertanya apa itu MP3EI ? Memang istilah ini baru diperkenalkan oleh Bapak Presiden pada 17 Mei 2011. MP3EI merupakan singkatan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.Program ini ditetapkan oleh presiden dalam bentuk peraturan presiden 32 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011. MP3EI ditetapkan sebagai arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.
Secara konsep makro, MP3EI seakan memiliki arah dan strategi yang tepat membawa ke Kemandirian Indonesia. Setidaknya, ini terlihat dari rasa optimis Sang Presiden bahwa MP3EI akan berjalan dengan baik, sebagaimana disampaikannya pada saat peluncuran MP3EI. Visi MP3EI memang perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi sebagai bentuk pemikiran yang revolusioner dengan rencana target capaian yang sangat extraordinary. Rasa optimis presiden dan visi MP3EI menjadi mimpi harapan besar bagi kemajuan Indonesia. Tetapi, Indonesia hidup dalam alah nyata bukan mimpi. Kita juga perlu berfikir secara realistis dan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan sumber dayanya.
Ada beberapa artikel yang telah menganalisis kelemahan MP3EI, diantaranya artikel mengritisi anomaly MP3EI oleh M. Syarif H. Anomali yang disampaikan adalah adanya pencanganan program pada koridor yang tidak sesuai dengan visi koridor dan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, banyak lagi artikel yang meragukan keberhasilan MP3EI. Analisis pendek tersebut memunculkan pertanyaan, Apakah kita akan mampu mencapai hal tersebut ?
Artikel ini tentunya tidak akan membahas seluruh dari MP3EI, tapi hanya secara mikro yang menjadi kegundahan yakni tentang tenaga kerja, pendidikan dan ketahanan pangan. Memotret MP3EI dari sudut mikro sangatlah penting, hal ini tentunya untuk menghaluskan program besar MP3EI. Kepentingan itu bias kita lihat dari sudut pandang membuat kebijakan untuk mengurangi dampak negative MP3EI.
Tenaga Kerja dan Pendidikan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memproyeksikan sampai dengan tahun 2014 tercipta 9,4 juta lapangan kerja. Jumlah tersebut meliputi sektor industri sebesar 4.731.770 lapangan kerja dan kegiatan pendukung untuk sektor infrastruktur sebesar 4.975.400 lapangan kerja. Proyeksi tersebut tentunya membawa angin surga harapan kesempatan kerja yang lebih luas. Tetapi, kita masih belum dapat tersenyum melihat harapan tersebut, hal ini tentunya dilihat dari realitas dan rencana MP3EI. Harapan kesempatan kerja dibuka dengan 32 kegiatan utama di 6 koridor yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTB, Maluku-Papua. Dari 32 kegiatan utama tersebut sebagian besar terbuka hanya untuk tenaga kerja non pertanian, hanya ada 2 koridor yang menjadi pintu gerbang pertanian yakni koridor Sulawesi dan Maluku-papua, sedangkan kegiatan utama lainnya pada sektor industry, tambang, tehnologi dan lain sebagainya.
Kondisi riil saat ini, 48,1% atau hampir setengah tenaga kerja terserap pada sektor pertanian. Selanjuntya, dilihat dari rata-rata lama sekolah tenaga kerja yakni 7,5 tahun atau hanya kelas tujuh semester pertama. Bila dibandingkan lapangan kerja yang dibuka sebagian besar pada sektor non pertanian, maka suplay tenaga kerja dikhawatirkan tidak terpenuhi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tingkat rata-rata pendidikan masyrakat, sehingga jika tidak ditangani dengan benar dalam suplay tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka peluang yang telah dibuka oleh MP3EI hanya akan diisi oleh tenaga kerja asing. Tenaga asing terutama di wilayah asia tenggara sudah semakin mudah karena adanya perjajian perdagangan bebas di ASEAN. Apabila hal tersebut terjadi maka menjadi ancaman peningkatan pengangguran Indonesia.
Perlu antisipasi tidak terserapnya angkatan tenaga kerja dalam Program MP3EI karena tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal ini tentunya terkait dengan kondisi riil pendidikan saat ini yang rata-rata pendidikan hanya setingkat kelas 1 SLTP. Kondisi pendidikan masih diperparah dengan model penyelenggaraan pendidikan yang tidak berbasis kawasan. Artinya penyelenggaraan pendidikan saat ini masih dilakukan secara umum dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Sehingga tidak ada kekhususan dari masing-masing wilayah. Dengan telah dipetakannya pembangunan yang digawangi dalam 6 koridor, maka sector pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan koridor masing-masing. Hal ini penting untuk mendekatkan kesesuaian kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja yang dilahirkan. Atau dengan kata lain perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan berbasis kawasan.
Kritis Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan faktor terpenting dalam kemandirian suatu negara, hal tersebut disadari oleh Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada tahun 2008 beliau menyatakan “Tidak ada kantor Departemen Pertanian di seluruh dunia sebesar ini. Kalau tidak mampu swasembada beras, saya jual kantor ini. Begitu gagal tidak swasembada pangan, kantor itu saya kontrakkan, saya jual setengah.” Hasilnya pada tahun 2008 – 2010, Indonesia mengalami swasembada pangan khususnya padi. Namun ditengah klaim tersebut sebanyak 30,2 juta orang dalam ancaman kelaparan. Tahun 2010, pemerintah telah mencanangkan tahun 2014 produksi padi 75,7 juta ton, gula 5,7 ton, jagung 29 ton dan daging sapi 0.55 ton. Namun sampai saat ini target tersebut masih jauh dari realisasi, bahkan menteri Pertanian pun sudah lempar handuk tidak mampu memenuhi target tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi masalah besar untuk ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
Permasalahan ketahanan pangan saat ini akan lebih parah lagi di masa depan, artinya ketahanan pangan Indonesia semakin terancam. Hal ini setidaknya didasarkan dua alasan penting yakni permasalahan saat ini dan permasalahan masa depan. Permasalahan saat ini adalah rendahya produktifitas sektor pertanian yang disebabkan antara lain berkurangnya lahan pertanian dan jumlah petani. Pengurangan lahan pertanian disebabkan alih fungsi menjadi non pertanian. Sedangkan jumlah petani berangsur menurun karena beralihnya tenaga kerja pertanian ke sektor non pertanian seperti jasa, industry dan keuangan. Selain itu dilihat dari umur petani Indonesia yang rata-rata 42.1 tahun, maka produktifitas mereka sulit ditingkatkan, apalagi umur petani di jawa yang rata-rata 45.5 tahun sebagai jumlah petani terbesar di Indonesia. Dan untuk masa depan, jika kebijakan tidak diperbaiki maka perubahan kearah perbaikan di bidang pertanian sulit dicapai. Kita juga dapat melihat prioritas pembangunan pertanian MP3EI yang hanya memberikan 2 koridor utama untuk pertanian yakni Sulawesi dan papua-maluku.
Untuk meningkatkan produktifitas pertanian masa depan, tidak hanya ditentukan oleh perluasan lahan, tetapi juga sumber daya manusia (petani) dan teknologi pertanian. Perhatian terhadap petani antara lain meliputi usia petani dan pengetahuan petani. Saat ini terjadi trend pergeseran minat tenaga kerja berpindah ke sektor non pertanian, usia petani yang semakin tua dan sulit meningkatkan produktifitasnya. Pengetahuan petani tentunya terkait dengan teknik dan cara bertani yang lebih baik untuk dapat meningkatkan produktifitasnya, karena saat ini kecenderungan petani masih menggunakan cara-cara lama atau tradisional. Selanjutnya, teknologi pertanian juga perlu dikembangkan rekayasa-rekayasa tanaman baru untuk mendapatkan benih yang lebih baik juga perlu semakin digencar dilakukan. Hal tersebut penting untuk memberikan peningkatan kualitas pertanian.
Ketergantungan pangan merupakan bencana nasional, ketergantungan pangan adalah kehinaan martabat bangsa. Program MP3EI yang sangat luar biasa diharapkan tidak berpaling dari sektor pertanian sebagai landasan ketahanan pangan. Jangan sampai maju di sektor industri tapi sebagian besar penduduk mengalami kemiskinan dan kelaparan.
