Menyikapi situasi akhir-akhir ini, sebagai masyarakat Indonesia hendaknya jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang beredar di tengah-tengah kita. Banyak informasi murahan yang isinya keliru sehingga dapat menambah suasana menjadi gaduh terlebih lagi menjelang perhelatan akbar Pemilu 2019 yang akan datang.
Salah satu yang sedang hangat diperbincangan adalah permasalahan ketidakadilan tenaga kerja. Mereka menghembuskan isu bahwa kedudukan TKA lebih tinggi dibandingkan kedudukan tenaga kerja lokal. Kunjungan kerja Ketua Komisi IX DPR (Dede Yusuf) ke PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulteng terkait isu serbuan TKA dimana dari hasil pengecekan itu, Dede menemukan jumlah TKA yang berada di PT IMIP berjumlah 2.500 orang. Sementara pekerja lokal mencapai hingga 28.000 orang.
Ditilik dari sisi kompensasi upah/gaji. Para pekerja lokal mendapatkan gaji sebesar Rp 4 juta untuk lulusan SMA yang sudah bekerja sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja sudah 2 tahun gajinya bisa mencapai Rp 10 juta perbulan. Suatu angka yang fantastis bukan? Pertanyaannya dimana letak ketidakadilan terhadap pekerja lokal?
Jika dikatakan para pekerja didominasi oleh TKA. lihatlah tidak sampai 10% dari jumlah keseluruhan diisi oleh TKA dan mereka ini memiliki izin kerja resmi yang sah secara perundang-undangan. Ini juga dibuktikan oleh laporan pejabat Imigrasi Kemenkum HAM.
Kita akui pada waktu pembangunan smelter diawal tahun 2014-2016 memang banyak TKA yang keluar masuk dengan kontrak per 2-3 bulan. Namun setelah Smelter berdiri, hanya 10% TKA yang tinggal. Untuk meneruskan Transfer Technologi kepada pekerja lokal. So once again, Tidak ditemukan serbuan TKA, yang ada justru puluhan ribu pekerja kita yang berasal dari sekitar Sulawesi.
Mari cerdas-lah dalam bersikap. Tingkatkan kualitas pendidikan dan mutu diri. Bersainglah secara sehat.
Please......Jangan buat rakyat bingung !!!
