Insiden Pembakaran Bendera Tauhid di Garut Harus Dijadikan Pelajaran Bersama

Insiden pembakaran bendera hitam bersimbol kalimat tauhid pada peringatan Hari Santri (22/10/2018) di Garut menjadi polemik di masyarakat. Banyak pihak menyayangkan hal tersebut karena tindakan tersebut dinilai tidak tepat dan menimbulkan multi tafsir. Jika kita tidak suka atau membenci sesuatu, sebaiknya belajarlah untuk menyampaikan pesan dengan adab dan cara yang baik. Jangan menggunakan cara-cara yang bernuansa provokasi.                                                                                

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyesalkan pembakaran tersebut dan sekaligus mengajak semua pihak menjadikannya pelajaran bersama.

Hidayat mengatakan semua pihak harus menghindari polemik yang bisa merugikan umat Islam. Ia pun berharap Hari Santri menjadi momentum bagi semua pihak, khususnya kalangan santri, untuk meneladani dan mengambil pelajaran dari perjuangan Laskar Hizbullah.

"Bendera laskar Hizbullah yang 'La ilaha illa Allah' diatasnya bendera merah putih itulah yang menjadi bendera mengobarkan semangat para santri dalam resolusi jihad melawan penjajah atau memepertahankan kemerdekaan," kata Hidayat.

Karena itu, Hidayat menilai justru menjadi aneh ketika santri saat ini membakar bendera bertuliskan 'La ilaha illa Allah' dengan alasan sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apapun alasannya, menurut dia, lafal 'La ilaha illa Allah' tidak boleh dipersempit pada bendera HTI atau bukan. Apalagi, kalau bendera HTI tentu ada tulisan label 'Hizbut Tahrir Indonesia'-nya. Sedangkan bendera hitam yang berlafal 'La ilaha illa Allah' yang dibakar tidak ada label tulisan 'Hizbut Tahrir Indonesia'-nya.

Kita semua berharap secara keseluruhan agar ormas dan elemen umat Islam saling mengingatkan secara arif dan bijaksana sebagai saudara seiman, sebangsa serta senegara. Selain itu, semua pihak juga jangan mudah termakan provokasi dan permusuhan sesama umat Islam agar persatuan umat tetap terjaga. Kemudian, mengingat negara kita adalah negara hukum dan demi mencegah polemik ini semakin memanas di masyarakat, sebaiknya diserahkan kepada aparat keamanan untuk pengusutan lebih lanjut.