Bilakah DPR Tidak Menyetujui Pindah Ibu Kota?

Kendati kini Jokowi telah memastikan dan mengumumkan rencana pindah ibu kota, sayangnya, keputusan hari ini barulah keputusan sepihak dari eksekutif, masih belum sah, karena legislatif, DPR belum diajak bicara apalagi memberikan persetujuan.

Meski selama ini beberapa kalangan di DPR telah mengkritisi dan memberikan reaksi, semisal tentang wacana pindah ibu kota yang membutuhkan anggaran berkisar Rp486 triliun tanpa APBN dan pandangan lainnya, tentu hal ini bisa saja menjadi sebab DPR tidak akan menyetujui. 

Atas kondisi ini, apa pernyataan Presiden setelah mengumumkan kepastian tempat ibu kota baru?

"Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasinya perlu persetujuan DPR. Oleh sebab itu tadi pagi, saya kirim surat ke Ketua DPR RI dilampiri kajian terkait calon ibu kota baru," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Pemerintah segera menyiapkan rancangan undang-undang dan disiapkan ke DPR," tambahnya. 

Nah, setelah persoalan wacana pindah ibu kota menjadi perdebatan publik, hingga DPR pun angkat bicara, ternyata baru pagi ini, Jokowi berkirim surat ke DPR dilampiri kajiannya.

Pertanyaanya, apakah langkah Jokowi sebagai eskekutif sudah tepat, melakukan kajian,  hingga wacana pindah ibu kota menjadi debat publik, namun tetap jalan sendiri tanpa melibatkan dan mendapatkan persetujuan DPR?

Lalu setelah yakin dengan kajian, dan memastikan ibu kota pindah, baru berkirim surat kepada DPR untuk persetujan? Pasalnya, anggota DPR sempat meminta dan mempertanyakan hingga ada yang menyebut rencana Jokowi legal.

Atau mungkin, Jokowi sangat yakin dengan langkahnya tanpa melibatkan dan meminta lersetujuan DPR, karena yakin DPR akan setuju karena, DPR toh dominan diisi oleh anggota dari partai pendukungnya.

Mana yang benar? Semoga kasus ini menjadi pembelajaran untuk rakyat Indonesia menyoal kinerja eksekutif dan legislatif khususnya, dan umumnya menyoal aturan undang-undang.

Semoga pindah ibu kota bukan sekadar niat baik, namun niat yang benar demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Juga bukan demi legalitas bahwa pada akhirnya, Presiden Jokowilah yang tercatat dalam sejarah bahwa sebagai Presiden Indonesia pertama yang berhasil memindahkan ibu kota, sejak wacananya berdengung dari zaman Presiden Soekarno. (Supartono JW.26082019)

Kita tunggu, bagaimana keputusan dan persetujuan DPR.