Pembangunan Kekuatan TNI Demi "NKRI Harga Mati"

2. Pembangunan Kekuatan Dalam Negeri di Tengah Pandemi.

Pembangunan dan modernisasi alutsista TNI untuk mewujudkan Tentara Nasional Indonesia yang profesional dan bersinergi harus segera dilaksanakan secepatnya dan tanpa adanya penundaan. 

Pemerintah mulai tahun 2000 sd saat ini tahun 2020 sudah berusaha secara optimal dalam upaya perwujudannya. Penjajakan serta kunjungan ke negara produsen dan pabrikan juga telah dilaksanakan. Pembicaraan Gouvernment to Gouvernment (G to G) untuk membahas kerja sama militer dan pertahanan dalam membangun industri pertahananan dalam Negeri sekaligus mewujudkan Kemandirian Nasional juga telah dikonsepkan. 

Namun, dengan adanya "Pandemik Global Covid-19" yang memberikan implikasi terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka beberapa program modernisasi serta pengadaan alutsista sebagai pengganti mesin senjata yang sudah memasuki usia operasional melebihi 30 tahun, harus dievaluasi kembali serta disusun skala prioritasnya. 

Bahkan, pada saat konferensi pers di Bali pada saat Kecelakaan Tragedi Nasional Tenggelamnya KRI Nanggala 402, Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto telah menyatakan adanya dilema bagi pemerintah dalam mewujudkan armada perang yang modern sebagai kekuatan utama Pertahanan dan Ketahanan Negara di saat pandemi ini. Apakah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan pembangunan atau melaksanakan modernisasi alutsista. 

Beliau secara tersirat akan mengupayakan bahwa Pembangunan Kekuatan dan Modernisasi Alutsista akan tetap dilaksanakan secara terus menerus serta diupayakan tidak akan membebani APBN negara, karena peremajaan alutsista adalah salah satu prioritas utama pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya eskaslasi di wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengang Laut China Selatan serta perlunya kehadiran armada Perang untuk menjaga kedaulatan keutahan wilayah NKRI di wilayah perbatasan (Perairan Blok Ambalat, Selat Malaka, perbatasan Wilayah Papua Nugini, Perbatasan Perairan Australia, dan Perbatasan PerairanALKI II - Filipina). 

Karena sesuai dengan pernyataan Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa peremajaan dan modernisasi alutsista harus segera dilaksanakan untuk mengeliminir terjadinya resiko kecelakaan serta meningkatkan daya tangkal negara terhadap segala ancaman yang datang dari dalam atau dari luar Negeri. (Sumber : https://www.merdeka.com/).

Sumber:https://sipri.org/

Sumber:https://sipri.org/

(Gambar 2. Peringkat Indonesia dalam Peremajaan dan Belanja Alutsista dibandingkan PDB sejak tahun 1988 sd 2020 tidak lebin dari 1% dari PDB negara, dengan ranking di atas Laos dan di bawah Kamboja. Untuk belanja alutsista tertinggi di Asia Tenggara dalah Singapura sebesar 3.2 % PDB negaranya (Sumber:https://sipri.org/)

Kebijakan penyiapan pemenuhan alutsista serta perencanaan program strategis nasional untuk mengejar ketertinggalan alutsista di kawasan sudah mulai disusun oleh Kementrian Pertahanan.