Tarif KRL Naik, Subsidi Apalagi yang Akan Merentang Jarak Kaya dan Miskin?

Berbagai subsidi yang diberikan pemerintah sejauh ini tentunya sangat membantu sebagian besar masyarakat. Akan tetapi terkait tepat atau tidaknya pemberian subsidi, selalu saja menjadi pertanyaan, perdebatan sekaligus problematika yang tak ada habisnya. Terutama ketika pada pelaksanaannya terbukti beberapa subsidi tidak tepat sasaran.

Selain problem tidak tepat sasaran, seringkali narasi kebijakan subsidi yang disosialisasikan beraroma pemisahan jarak antara kaya dan miskin. Di satu sisi, narasi yang tercium aroma pemisahan jarak kaya dan miskin bertujuan untuk memastikan sasaran subsidi diterima oleh yang benar-benar berhak. 

Baca juga: Netralizen, Mencari dan Menemukan Sosok Pemersatu Bangsa di Dunia Digital

Di sisi lain, narasi tersebut kerap menumbuhkan prasangka dan sikap saling curiga di antara masyarakat. Prasangka dan sikap saling curiga yang pada akhirnya merentangkan jarak antara kaya dan miskin. 

Bila melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, masalah yang senantiasa timbul adalah subsidi yang salah sasaran. Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran diduga kuat menjadi penyebab prasangka masyarakat naik ke level sikap saling curiga antara si kaya dan si miskin hingga merentangkan jarak keduanya. Subsidi apa saja yang salah sasaran dan bertendensi merentangkan jarak kaya dan miskin?

Tarif Dasar Listrik

Baca juga: Ingat! Bukan Pensiun, Motivator Telah Mati

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kersajama Kementrian ESDM, Ir. Agung Pribadi,M.Sc, mengakui subsidi listrik ke 6,1 juta pelanggan tak tepat sasaran selama ini. 

Pengakuan tersebut dikutip dari cnnindonesia.com, ia mengatakan, "Saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta dan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya.

Pupuk

Dari hasil kajian tim Fakultas Pertanian UGM yang dipimpin oleh Dr. Jamhari S.P., M.P, dalam sebuah seminar nasional yang bertajuk 'Mengkaji Ulang Kebijaksanaan Subsidi Pupuk' di ruang seminar University Club UGM, menyebutkan terdapat adanya ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi, "Yang menyerap bukan petani, serapan ini dilakukan oleh pengecer resmi. 

Baca juga: Disorientizen

Distribusinya apakah ke petani penerima atau ke siapa, kita tidak tahu." Lalu dari sampel 100 ribu kartu tani sebagai penerima pupuk bersubsidi ternyata hanya 37 ribu yang melakukan transaksi. "Transaksi dari kartu tani saja persentasenya kecil sekali", kata mantan Dekan Fakultas Pertanian UGM ini.

Gas LPG 3Kg