Banyak dari kita tidak tahu bahwa setiap tanggal 16 Oktober dunia merayakan hari pangan untuk memperingati tentang pentingnya pangan sebagai kebutuhan paling mendasar bagi seluruh umat manusia di dunia. Ketersediaannya tidak boleh ditunda, apalagi keterpenuhannya yang sudah menjadi salah satu hak paling asasi bagi setiap manusia.
Hari Pangan Sedunia 2024 yang diperingati pada 16 Oktober lalu memiliki arti yang spesial bagi Indonesia, karena peringatan tersebut jatuh bersamaan dengan momentum transisi pemerintahan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Pesan dari peringatan tersebut: "Hak atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan lebih Baik" bisa menjadi pedoman pemerintahan baru dalam menyelenggarakan kebijakan pangan hingga lima tahun ke depan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada akhir 2024 mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan kerangka kerja atau cetak biru (blueprint) program di sektor pangan untuk masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerangka kerja tersebut telah memasukkan berbagai program kebijakan di sektor pangan yang menjadi visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
Salah satu prioritas utama dalam cetak biru tersebut adalah mencapai swasembada pangan yang mencakup perluasan lahan panen hingga 4 juta hektar untuk tujuh komoditas penting, termasuk padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Rencana tersebut melanjutkan penerapan program lumbung pangan (food estate) yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Prioritas pemerintah ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo hendak memastikan bahwa strategi pangan memberi solusi atas tantangan-tantangan dalam sistem pangan hari ini dan ke depan, seperti rendahnya produktivitas, ketergantungan pada impor, lahan produktif yang semakin terbatas, sulitnya regenerasi petani, dampak perubahan iklim, serta menurunnya daya dukung lahan.
Paradoks Indonesia
Presiden Republik Indonesia kedelapan Prabowo Subianto dalam bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya (2023), menuliskan bahwa "pangan adalah masalah hidup-mati suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong, dan sebagainya".
Pemikiran Prabowo ini sangat relevan dalam menggambarkan urgensi persoalan pangan sebagai pilar stabilitas dan kedaulatan negara. Bagi Prabowo, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan elemen strategis yang menjadi penentu eksistensi dan kemandirian sebuah bangsa di tengah dinamika global. Pangan harus diperlakukan sebagai komoditas yang strategis untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Sehingga siapa pun yang mau memimpin negara ini, harus memandang pangan ini sangat strategis. Para penguasa, entah pemerintah atau partai yang sedang berkuasa harus kembangkan sektor pertanian sebagai lumbung pangan nasional masa depan.
Prabowo berusaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengadopsi pemikirannya ke dalam Asta Cita atau delapan pilar cita-cita bernegara selama 5 tahun mendatang. Perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur tidak akan mudah jika kita tidak memiliki cita-cita yang kuat. Karena itu pemerintah dan rakyat harus memiliki kesamaan cita-cita. Dalam konteks pemerintahan Prabowo sekarang, kesamaan cita-cita tersebut disimpulkan oleh Presiden Prabowo menjadi delapan butir Asta Cita. Asta Cita sebagai penjabaran visi Indonesia maju dan makmur ini dirancang untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari ketimpangan ekonomi, ancaman krisis pangan, ketergantungan energi, hingga kebutuhan akan infrastruktur sosial yang memadai.
Oleh karena itu, Prabowo mencetuskan konsep Asta Cita sebagai pondasi baru bagi bangsa yang berdaulat yang  mencakup delapan pilar utama, dengan menempatkan kedaulatan pangan sebagai pilar pertama. Dalam pemikiran Presiden kedelapan ini, membangun kedaulatan pangan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir dalam tata kelola rantai pasok. Prabowo menghendaki suplai pangan yang berada di sektor hulu harus bersumber pada sektor pertanian dalam negeri yang dikelola langsung oleh para petani Indonesia. Pengelolaan pangan yang bersumber dari sektor pertanian dalam negeri ini  menekankan pentingnya memperkuat kapasitas petani Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Prabowo mengkritik kebijakan impor yang tidak hanya melemahkan daya saing petani lokal tetapi juga mematikan sektor pertanian secara perlahan. Jangan bergantung pada impor pangan, supaya bangsa Indonesia tidak tergantung pada siapa pun. Kalau sudah tergantung impor, begitu mata uang Indonesia melemah, akan sangat mahal untuk membeli barang impor. Kondisi ini bisa saja berdampak pada rakyat yang terancam tidak makan karena harga komoditas pangan sudah tidak terjangkau lagi.
