Pendidikan, dilihat dari perspektif apa pun, merupakan kebutuhan dasar individu atau masyarakat. Secara ekonomik, pendidikan tak ubahnya merupakan proses investasi modal manusia.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi nilai investasi, akan semakin tinggi kembalian nila ekonomik dari investasinya. Modal manusia yang berupa pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, kompetensi dan atribut lain yang dimilki sebagai hasil belajar merupakan modal yang kontributif bagi pencapaian kesejahteraan hidup, dan peningkatan nilai ekonomi individu dalam.
Djumransyah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha manusia menumbuhkan serta mengembangkan seluruh potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai nilai yang terdapat dalam masyarakat dan nilai kebudayaan.
Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa pendidikan merupakan proses yang tidak pernah berakhir dalam arti, karena selalu mengikuti nilai-nilai ideal pertumbuhan sosial budaya dari waktu ke waktu dan terus berubah.
Oleh karena itu, pendidikan selalu berkembang pada setiap tahapan perubahan untuk menyesuaikan dengan hasil pendidikan.Misalnya pendidikan saat ini sedang memasuki tahapan Revolusi Industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara hidup masyarakat, membuatnya berubah setiap hari. Hal ini juga terjadi dalam bidang pelayanan publik. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang praktis, responsif dan aspiratif. Dengan memperhatikan dinamika dan perkembangan Revolusi Industri 4.0, birokrasi dapat mengadopsi beberapa nilai dalam membangun budaya birokrasi yaitu proses kerja yang efektif dan efisien; pelayanan berbasis big data yang terintegrasi; proses kerja dan informasi dengan platform teknologi informasi yang bersifat real time; koordinasi, kolaborasi dan komunikasi, baik secara vertikal, horizontal, internal maupun eksternal serta kemudahan akses informasi.
Di bidang pendidikan, era Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan baru yang penuh tantangan dan perubahan yang tidak pasti. Namun bagi guru yang beradaptasi dengan perubahan, keadaan ini juga menjadi peluang yang sangat strategis bagi sektor pendidikan untuk ikut mengisi dan mengendalikan peradaban kehidupan manusia. Guru dituntut mampu beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0. Sikap adaptif ini dicapai dengan mengikuti perkembangan teknologi dalam penerapan model pembelajaran.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru diberi nama “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”. Kebijakan ini dimaksudkan menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri agar pihak kampus lebih leluasa bergerak, lepas dari belenggu yang selama ini dihadapi dengan mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar.
Dalam melaksanakan program pemerintah berupa merdeka belajar dimasa pandemic Covid-19, menurut Mendikbud ada empat pokok kebijakan yang harus diperhatikan, yakni : Pertama, USBN diganti menjadi ujian. Anggaran USBN juga telah disalahgunakan untuk meningkatkan kemampuan guru dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi penilaian kemampuan minimal yang dievaluasi berdasarkan kepribadian.
Dalam penilaian ini, penguasaan literasi dan numerasi ditekankan. Mendikbud menekankan perlunya menyebutkan standar internasional untuk peningkatan sumber daya manusia, seperti PISA (International Student Assessment Program) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Scientific Research).
Mendikbud menekankan perlunya menyebutkan standar internasional untuk peningkatan sumber daya manusia, seperti PISA (International Student Assessment Program) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Scientific Research).
