Emisi karbon adalah salah satu isu pembakaran yang ada di dalam agenda perubahan iklim. Usaha untuk mengurangi dan menanggulanginya telah menjadi semangat dalam gerakan mitigasi iklim, karena hal tersebut telah menjadi isu politik sejak tahun 1990-an. Yayasan Solidaridad Network Indonesia (YSNI), sebagai bagian dari Solidaridad Network telah berupaya untuk menciptakan kesadaran akan perubahan iklim dan memperbaiki rantai pasokan yang mengarah kepada keberlanjutan dan manfaat bagi semua kalangan.
Yayasan Solidaridad Network Indonesia menganggap pengukuran kontribusi terhadap agenda perubahan iklim secara umum dan pengurangan emisi karbon secara khusus adalah hal yang penting. Solidaridad dan Keling Kumang Group (KKG) telah bekerja secara aktif untuk membangun aliansi baru menuju pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat dengan visi "Kalimantan Tanpa Kemiskinan". Saat ini, Solidaridad juga telah menjalin kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Universitas Tanjungpura Pontianak (UNTAN).
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga setara dengan 7,8 dan 13,3% dari target pengurangan emisi nasional (SRAP REDD+/REDD+ hasil analisis Rencana Strategis Kalimantan, 2013). Perencanaan pembangunan daerah Sintang diarahkan agar bisa memberikan kontribusi melalui perbaikan sektor pertanian yang meliputi: (i) penerapan teknologi dan benih berkualitas dan (ii) mendorong pengembangan usaha agribisnis petani kecil (karet, kelapa sawit, buah-buahan lokal) yang memberikan nilai ekonomi tinggi bagi kabupaten. Para bupati setempat telah diberikan masukan yang cukup signifikan agar bisa melakukan tindakan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing.
Sementara itu, khusus untuk kelapa sawit, pemerintah provinsi menyebutkan tentang pentingnya mematuhi praktik-praktik ramah lingkungan sebagaimana ditentukan oleh standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Praktik ramah lingkungan ini dihimbau untuk dilakukan baik oleh perusahaan dari sektor swasta maupun kalangan petani kelapa sawit skala kecil. Selain itu, hutan juga termasuk dalam rencana pembangunan daerah, terutama pengembangan hutan adat dan perkebunan industri. Rencana tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan penggunaan lahan untuk perkebunan guna mendorong sektor ini agar terus bergerak menuju penerapan praktik-praktik ramah lingkungan (misalnya mengalihkan pemanenan kayu dari hutan alam ke perkebunan) dan pertanian serta kehutanan yang berkelanjutan.
Pada bulan Juli 2017 Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden yang isinya adalah mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Peraturan ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui program ini, Solidaridad akan memberikan dukungan dan berkolaborasi dengan pemerintah nasional serta daerah di kabupaten terpilih untuk bersama-sama bekerja demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kunci Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut;
* Pengelolaan dan perlindungan hutan dan reformasi agraris
* Energi dan listrik
* Pencegahan Kebakaran Hutan dan Konservasi Lahan Gambut
* Komoditas berkelanjutan
* Konservasi dan Restorasi
Program yang dijalankan oleh Solidaridad tidak hanya mencakup kelapa sawit, tapi juga beras, kelapa dan gula aren.
Upaya tersebut perlu dilanjutkan dan disesuaikan dengan Pendekatan Yurisdiksi untuk Nol Deforestasi di semua kabupaten yang ditargetkan agar mampu mengurangi laju deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi industri kelapa sawit. Solidaridad bersama dengan Credit Union Keling Kumang (CUKK) - sebuah bagian dari KKG - bekerjasama untuk mendapatkan persetujuan lima Bupati dari kabupaten di Kalimantan Barat agar bisa melakukan implementasi pengembangan dan pelaksanaan kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mata pencaharian petani kecil yang bergantung terhadap budidaya kelapa sawit. Selain itu juga sekaligus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghindari deforestasi. Nol Deforestasi di wilayah Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu merupakan bagian penting dari program ini. Selain itu, Solidaridad dan KKG kini tengah aktif melakukan pendekatan dengan Bupati Landak, Singkawang dan Bengkayang agar mau bergabung dalam kolaborasi tersebut. Kelanjutan proyek ini akan terus diupayakan bagi peningkatan mata pencarian petani kecil sekaligus melindungi lingkungan.
Kelima Bupati dari kabupaten yang disebutkan di atas -- yang segera akan menjadi delapan kabupaten -- berjanji untuk berkoordinasi secara kooperatif dalam upaya membangun konservasi berkelanjutan di Kalimantan Barat; melestarikan kawasan hutan; mengurangi kerusakan hutan dengan melakukan usaha agroforestri melalui hutan yang dikelola oleh masyarakat di masing-masing kabupaten; menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan upaya teknik pertanian ramah lingkungan dan untuk mematuhi komitmen Nol Deforestasi.
Solidaridad dan tim Keling Kumang berkomitmen tidak hanya akan memberikan prioritas pada kabupaten yang bersangkutan, namun juga memenuhi kebutuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tiap kabupaten di Kalimantan Barat. Langkah-langkah lainnya juga akan diambil untuk menciptakan wadah agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi demi terciptanya dukungan atas pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Penulis mengutip dan menyadur pernyataan dari Kulbir Mehta, Country Manager Solidaridad Network Asia Ltd untuk wilayah Indonesia