Hari-hari belakangan ini, pemberitaan politik di negeri kita dihiasi dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak eks narapidana (Napi) kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
Sebenarnya, bukan hanya eks napi korupsi yang ditolak KPU, ada kejahatan lain yang juga mendapatkan sanksi yang sama, yaitu bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak. Namun, suara yang paling lantang justru datang dari eks napi korupsi. Entahlah, mungkin di antara tiga jenis kejahatan itu, hanya eks napi korupsi yang tak punya rasa malu, sehingga ngotot untuk bisa diterima sebagai anggota dewan.
Sebagai masyarakat awam, tentu saja kita menginginkan anggota legislatif yang jujur, bersih, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Meskipun, para eks napi korupsi itu sudah dihukum karena perbuatannya, namun hukuman penjara belumlah cukup. Kita ingin lembaga legislatif kita bersih dari orang-orang yang sudah cacat moralnya.
Jika eks napi korupsi menyesali perbuatannya, maka bertobatlah, dan jangan menjadikan lembaga legislatif sebagai tepat untuk menebus segala kesalahannya. Sudah terlalu banyak yang telah dicuri eks napi korupsi dari rakyat. Kini, biarlah rakyat  memiliki anggota legislatif yang jujur, amanah, bersih, dan juga berintegritas tinggi.Â
Bagi rakyat, KPU adalah filter untuk menghasilkan anggota legislatif yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika partai politik tak mampu menjadi filter yang baik, maka biarkan KPU menjalankan tugas mulianya itu.
