[caption id="attachment_369278" align="aligncenter" width="300" caption="Suasana penumpang di Stasiun Pasarminggu saat terjadi gangguan perjalanan KRL, 6 Februari 2014 . (foto:Yos Asmat)"][/caption]
Oleh; Akhmad Sujadi
Warga Jabodetabek, khususnya pengguna kereta rel listrik (KRL) terlalu dimanjakan dengan pemberian subsidi penumpang. Meskipun harga tiket KRL dengan kereta bekas cukup mahal, namun karena penumpang dimanja dengan subsidi pemerintah, tiket yang dibayar penumpang jauh lebih murah dibanding harga tiket dari operator KRL. Pemberian subsidi dimaksudkan untuk mengurangi beban penumpang khususnya penumpang berpenghasilan belum mencukupi di Jabodetabek, sehingga penumpang diharapkan memilih KA sebagai alat transportasi utama.
Pada kenyataannya subsidi penumpang KRL tidak hanya dinikmati penumpang berpenghasilan rendah, bahkan penumpang berpenghasilan lebih pun mendapat subsidi. Hal ini tentu tidak adil karena model penerapan subsidinya tidak mau repot dengan pukul rata. Kalau memang sasaran subsidinya orang tidak mampu, sebenarnya dapat dilakukan dengan sistim kartu subsidi semacam kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar dan kartu subsidi yang adil yang telah diterapkan beberapa instansi dan lembaga. Teknologi ticketing telah maju dan model itu dapat diterapkan dengan mudah. Saatnya berpikir kreatif dan integratif.
Karena subsidi dipukul rata, maka subsidi KRL menjadi besar. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang hampir 1 triliun hanya untuk memanjakan penumpang KRL Jabodetabek. Karena pola subsidi ini, kaya miskin mendapat subsidi. Ke depan model subsisdinya perlu diubah, sehingga dana subsidi untuk penumpang KRL yang mampu dapat digunakan untuk membangun perkeretaapian di Indonesia Timur.
[caption id="attachment_369279" align="aligncenter" width="300" caption="spanduk kenaikan tarif KRL dengan pemberian subsidi dari Pemerintah. (foto: Yos Asmat)"]
Jakarta dan kota-kota penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menjadi kota dengan beban penduduk cukup padat. Kesalahan strategi pembangunan yang mengonsentrasikan pembangunan infrastruktur pabrik dan berbagai pusat ekonomi di Jakarta sekitarnya, telah menjadikan penduduk di desa-desa berbondong-bondong ke Ibu Kota. Dampaknya pun luar biasa, Jakarta disesaki kaum urban yang menduduki tempat-tempat di pimggir rel, pinggir sungai dan lainnya yang membuat kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat. Kini Jakarta kesulitan memberesinya, perlu effort luar biasa agar Jakarta Baru dapat ditata.
Problem ini tentu sulit diselesaikan kalau tidak diambil kebijakan radikal dalam menata Indonesia. Negeri kita bukan hanya terdiri atas Jawa dan Jakarta. Indonesia Timur masih memerlukan perhatian khusus. Infrastruktur dan harga barang di Indonesia Timur masih timpang dengan Indonesia Barat. Karena itu perlu perlu keseimbangan pembangunan, penyebaran pabrik ke Indonesia Timur. Beri kemudahan bagi investor yang akan membangun di Indonesia Timur. Sebaliknya mahal dan sulitkan bagi investor yang akan investasi di Jabodetabek.
Tak kalah penting, dana-dana subsidi untuk listrik, gas, tiket KRL di Jakarta harus dicabut. Salurkan dananya untuk membangun Indonesia Timur. Undang-undang desa diharapkan mampu dan menjadi salah satu filter mencegah masyarakat desa ke Jakarta. Sehingga potensi desa yang selama ini ditinggal pemudanya dapat direvitalisasi dan memberikan harapan baru bagi desa yang makmur dan sejahtera secara ekonomi. Hidup di desa juga memberikan harapan dibanding di Jakarta yang sumpek, kumuh, macet dan tidak sehat, terutama di kawasan kumuh. ###
