Dari itu, Presiden meminta agar monopoli segera diselesaikan agar tujuan Tol Laut bisa dinikmati warga daerah T3P.
Selama empat tahun Tol Laut melayani negeri apa hasilnya?
Namun dengan bertambahnya trayek memunculkan konsekuensi penambahan kapal dan dana subsidi. Perkembangan per tahunnya mencapai Rp 71 miliar (2015), Rp218 miliar (2016), Rp 335 miliar (2018), Rp miliar (2019) dan Rp 436 miliar (2020).
Selain menambah trayek, subsidi Kemenhub juga membangun kapal Tol Laut, kapal Kandhaga Nusantara dengan kapasitas 70 kontainer yang dirancang khusus untuk melayani daerah T3P yang memiliki keterbatasan fasilitas pelabuhan, jalan raya dan berbagai infrastruktur pendukung.
Hasil 4 Tahun Tol Laut:
- Penambahan trayek dari 3 menjadi 18
- Membangun konektivias laut ke daerah T3P
- Peningkatan subsidi dari Rp71 M menjadi Rp436
- Swasembada daging dengan angkutan ternak
- Membangun 100 kapal tol laut
- Membuka isolasi logistik daerah T3P
- Menciptakan lapangan kerja di daerah tujuan tol laut
- Meningkatkan perekonomian di daerah T3P
- Menyediakan sarana angkutan daerah T3P secara rutin
- Membangun pusat distribusi Rumah Kita di daerah T3P
- Dll.
Kapal Kandhaga dioperasikan BUMN PELNI, Djakarta Lloyd dan ASDP Indonesia Ferry serta pelayaran swasta. Kemenhub sebagai regulator tidak bisa merangkap sebagai operator pelayaran, maka Kemenhub harus berkewajiban membiaya operasi, perawatan dan segala biaya kapal-kapal negara yang dioperasikan BUMN maupun pelayaran swasta.
Program Tol Laut sudah dirancang sangat baik karena Kemenhub mensinergikan BUMN membangun Rumah Kita untuk membangun sistem distribusi barang di daerah-daerah tujuan T3P untuk menampung barang dari kapal Tol Laut. Kehadiran Rumah Kita dari sudut pengusaha perdangan tentu menjadi pesaing.
Cara pandang pengusaha perdangangan perlu diubah agar Kehadiran Rumah Kita yang juga bekerja sama dengan BUMD, BUM-Des, dan Koperasi di daerah harus menjadi mitra para pedagang.
Kemudian para pengusaha perdagangan dapat bekerja sama dengan pemerintah mewujudkan disparitas harga. Pengusaha perdangan tidak menjual harga sesuai mekanisme pasar.
Bagi para pengusaha, BUMD, BUMDes, Koperasi di daerah T3P, program Tol Laut, sejatinya juga dapat menjadi wahana untuk membuka lapangan kerja baru untuk mengumpulkan hasil alam, menyusul jelasnya pasar dan pembeli barang mereka.
