PT. Pelni (Persero) -- Pelni kembali mendapatkan penugasan 6 rute tol laut dan tambahan 1 rute angkutan ternak dari pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubugan Laut Nomor; AL.307/1/I/DTPL-18 tanggal 19 Februari 2018, tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang tahun anggaran 2018.
Tugas khusus  kali ini tidak ringan karena penugasanya bukan saja sebagai transporter atau perusahaan pelayaran, namun ada penugasan khusus untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dengan indikator, terjangkaunya pendistribusian logistik ke daerah tertinggal,  terpencil, terluar dan perbatasan (3TP), menjaga ketersediaan barang guna mengurangi disparitas harga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tugas khusus menjamin ketersediaan stok barang di daerah tertinggal tidak mudah. Banyak hambatan, tantangan  dalam  mengendalikan harga wajar. Memperjuangkan harga wajar tidak semudah membalik badan, karena harga sudar terbentuk sesuai kehendak  pemain di daerah. Kehadiran Pelni-SBN dianggap menjadi ancaman pasar yang sudah dikuasai bertahun-tahun dengan harga tinggi yang mengambat kesejahteraan masyarakat.
Meskipun kehadiran Tol Laut dan gerai Rumah Kita di daerah 3TP disambut suka cita pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi dan masyarakat. Sebagai contoh kehadiran gerai Rumah Kita di Saumlaki yang dibangun Pelni-SBN dan diresmikan pada 21 Maret 2018 lalu. Gerai modern perdana dengan penerapan IT menjadi pionir modernisasi perdagangan di daerah yang berbatsan langsung dengan negara luar, Australia.
Melalui surat dari Kemenhub yang ditandatangi Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo tertuang, shipper atau pengguna subsidi ruang muat di kapal Tol Laut yang dioperasikan Pelni adalah perusahaan BUMN yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Menteri Perhubungan untuk membeli dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok untuk mensuplai daerah 3TP.
BUMN yang mendapat tugas untuk kegiatan tersebut diantaranya PT. Perusahaan Perdangan Indonesia --PPI, PT. Rajawali Nusantara Indonesia- RNI,  PT. Semen Indonesia, PT. Pos Logistik Indonesia. PT. Pertamina, PT. Pelindo 1 (PT. Prima Indonesia Logistik), PT. Pelindo II (PT. Multi Terminal Indonesia), PT. Pelindo III (PT. Berkah Multi Cargo), PT. Pelindo IV (PT. Nusantara Terminal Services), PT. Pelni (PT. Sarana Bandar Nasional) PT. ASDP Indonesia Ferry, Perum Bulog  dan Perum DAMRI.
Sedangkan prioritas barang yang dimuat, Â prioritas pertama beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, dan semen. Prioritas kedua bahan kebutuhan pokok; kedelai dan bahan baku tempe. Cabe, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, ikan kembung, Â tuna, tongkol dan ikan cakalang. Sedangkan barang penting terdiri; benih padi, jagung dan kedelai. Pupuk, Â Elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, besi baja konstruksi dan baja ringan.
Dalam rangka pemantauan distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah penyalahgunaan jenis barang yang dimuat, maka penggunaan ruang muat bersubsidi oleh pihak selain BUMN harus mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan Daerah 3 TP Â tujuan barang.
Pelni menugaskan anak perusahaan, PT. Sarana Bandar Nasional (SBN) untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut, Pelni-SBN mengkordinir kelancaran pengisian ruang muat dari BUMN-BUMN yang telah ditunjuk.Â
Peran SBN sangat penting dalam pengisian ruang muat sebagai implementasi kelancaran arus barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mensuplai daerah 3TP. Selain itu, SBN juga menjadi implementator Pelni  dalam mewujudkan Rumah Kita di daerah-daerah yang telah ditunjuk Kemenhub.
