Ilusi Kemenangan Partai Politik di Pilkada

Perlu diketahui bahwa ada 270 daerah yang melakukan pilkada pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut, 9 pilkada provinsi, 37 pilkada kota dan 224 pilkada kabupaten di seluruh Indonesia.

Pilkada 2020 merupakan bagian pelaksanaan pilkada serentak gelombang keempat. Dan menjadi Pilkada pertama di tengah wabah Covid -19 dengan pendekatan protokol  kesehatan sebagai kontrol, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau biasa di singkat PSBB sebagai basis model kampanye, serta berbagai program dan Bantuan Sosial yang digelontorkan, baik bersumber dari APBN maupun APBD. 

Dan realitas pada Pilkada 2020 bagi paslon penantang relatif mengalami kesulitan untuk memanfaatkan momentum kampanye, sebab dimasa normal saja masyarakat sering tidak mendapatkan informasi yang memadai, apalagi ditengah masa Pandemi Covid - 19 dan himpitan ekonomi. Bahkan disinyalir kekalahan paslon perseorangan karena paslon yang di dukung oleh parpol kebanyakan adalah petahana, dimana calon perseorangan di keroyok ramai - ramai oleh banyak parpol.

Tercatat ada 80 paslon petahana maju lagi. Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI, Bahtiar mensinyalir, bahwa ada 224 kepala daerah dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada berpotensi maju kembali. Keuntungan yang dimiliki oleh calon petahana ialah, selain penguasaan jaringan politik hingga level RT/RW, bahkan Kepala desa ditengarai lebih berpihak kepada petahana, ternyata berbagai program kebijakan selama menjabat bisa menjadi stimulan untuk melakukan kampanye terselubung, apalagi dengan adanya wabah covid-19. Bahkan berbagai program kebijakan terkait dengan pandemi menjadi ladang subur program sosial untuk melakukan semacam agenda pesta Bansos.

Penyalahgunaan bantuan sosial atau Bansos yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak covid- 19 oleh sejumlah pihak disinyalir dimanfaatkan oleh calon patahana, status quo atau sanak famili pejabat atau keluarga petahana yang turut menjadi kontestan pilkada. Selain daripada itu, partisipasi pemilih relatif rendah, walaupun tidak mempengaruhi penetapan pemenang pilkada, tetapi rendahnya partisipasi terkait dengan kebijakan PSBB. 

Dan sejumlah pihak menganggap bahwa PSBB di sejumlah daerah kurang konsisten dengan upaya penanggulangan pandemi Covid - 19. Bahkan sosialisasi atau Kampanye paslon sebagai bagian dari proses pengenalan sosok individu dan visi misi paslon kepala daerah dan wakilnya dianggap kurang memadai, sehingga pemilih cenderung tidak mengenal sosok calon dan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah.

Pahlawan Kesiangan Yang Main Ditikungan.

Berbeda dengan masyarakat pemilih, partai politik justru berlomba-lomba menyatakan kemenangannya atas paslon yang mereka usung. Elit parpol saling klaim kemenangan diatas 50% (lima puluh persen) dari semua pilkada berdasarkan calon yang diusung dan atau di dukung. Entah rumus apa yang di pakai oleh para elit parpol tersebut, sehingga bisa dengan berani dan lantang menyatakan bahwa parpolnya menjadi pemenang pilkada, karena calon yang diusung menang dalam pilkada. 

Paslon di usung oleh satu atau gabungan parpol untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada, kecuali paslon perseorangan atau independen yang merupakan kandidat non parpol. Anehnya, begitu paslon yang direkomendasikan oleh parpol menang dalam pilkada, maka semua elit parpol pengusung maupun pendukung menganggap bahwa hal itu adalah kemenangan partai yang diurusinya. Gaya pahlawan kesiangan ini bisa dimaklumi apabila menelisik kondisi partai politik yang bermetamorfosis menjadi kumpulan para oligarki ditopang hubungan sanak famili dan kroni.

Klaim kemenangan paslon Pilkada atas nama parpol mengabaikan beberapa realitas berikut ini :

Pertama, Ada paslon yang diusung oleh parpol melawan kotak kosong. Kehadiran Paslon melawan kotak kosong pada umumnya dipengaruhi oleh pragmatisme dari parpol yang cenderung memilih bakal calon dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, walaupun tidak pernah berproses di parpol tersebut.