Pembangunan di kabupaten Sampang terus menjadi perbincangan hangat oleh seluruh komponen masyarakat. Apalagi, satu hari yang lalu, menginjak dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Pastinya, harapan, kekecewaan, saran, hingga kritikan terus berdatangan menghampiri telinga para pimpinan, kritikan yang paling mendasar adalah pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah kabupaten Sampang yang masih berpusat di perkotaan terus menjadi tanda tanya besar, dan bagaimana selama dua tahun kepemimpinan menjalankan roda pemerintahan.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sampang masih sebatas perbaikan taman-taman dan lampu-lampu di jalan perkotaan, secara jangka panjang tidak begitu besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Karena selain membangun itu, ada yang lebih penting untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan, yaitu pelebaran saluran air atau drainase sungai, sehingga banjir tidak lagi melanda aktivitas warga. Sampai hari ini, peleberan saluran air hanya dilakukan perbaikan di pinggiran sungai-sungai kota, tidak menyeluruh hingga ke sungai-sungai desa yang ada di utara.
Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga perlu ditingkatkan, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan yang masih begitu banyak jalan rusak dan dikeluhkan oleh masyarakat, sebab sebagian jalan rusak merupakan akses utama masyarakat dalam melakukan aktivitas. Padahal, anggaran infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Sampang terus meningkat tiap tahunnya. Menurut informasi dari kabarmadura.id. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Hani mengatakan "penggunaan APBD tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip Bupati Sampang. Anggaran infrastruktur 2019 hanya 26 persen dari APBD, sedangkan tahun 2020 tembus 29,33 persen." Tuturnya kepada awak media pada 12 Desember 2019 lalu. Namun, anggaran infrastruktur yang mencapai hingga 29,33 persen dari APBD itu belum bisa membangun infrastruktur secara merata dan berkelanjutan di kabupaten Sampang. Sehingga, ketika sudah merata pembangunannya, tidak hanya dirasakan masyarakat kota, tapi juga bisa dirasakan masyarakat desa.
Bahkan, Bupati Sampang dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Tambelangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Sampang tahun 2021 yang dilaksanakan pada 19 Februari 2020 lalu, Bupati berpesan "saya ingin di 2023 infrastruktur selesai sampai 80%, artinya dalam peningkatan perekonomian kita siapkan infrastruktur yang memadai, bagaimana akan meningkat kalau memang infrastrukturnya tidak layak atau tidak memadai." Pesannya kepada pojoksuramadu.com
Melihat pesan Bupati tersebut, sangat besar pembangunan infrastruktur di kabupaten Sampang, apalagi dalam rangka peningkatan ekonomi, justru pemerataan pembangunan infrastruktur jalan sangat besar dilaksanakan, semoga saja tidak hanya berhenti di basa-basi seperti pesan, perintah, ataupun gertak-menggertak yang tidak dapat merubah apa-apa, namun juga berlanjut pada solusi yang bisa merubah dan tindakan yang lebih nyata.
Untuk terus merawat ingatan dan mengingatkan para pimpinan, selain rencana-rencana yang sudah terlewatkan sebelumnya, mari kita amati, cermati, dan pahami selama sisa kepemimpinan ke depan, yaitu tertuang dalam sosialisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Bupati Sampang di aula utama Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) pada 28 Januari 2020 lalu.
Ada lima prioritas pembangunan kabupaten Sampang tahun 2021, diantaranya:
- Penguatan sektor unggulan melalui peningkatan nilai tambah guna mendukung transformasi ekonomi.
- Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar masyarakat.
- Percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat.
Dari kelima prioritas pembangunan diatas, selain pesan-pesan dan janji-janji Bupati tentang infrastruktur yang masih terpusat di kota, ternyata prioritas pembangunan yang keempat juga menjadi penghambat pembangunan di kabupaten Sampang, salah satunya percepatan reformasi birokrasi. Dalam forum itu, Bupati menegaskan "reformasi birokrasi sedang dan akan terus kita laksanakan. Akan ada seleksi alam bagi yang kinerjanya buruk, lambat dan tidak ada inovasi siap-siap akan tereliminasi.
Mohon maaf, jangan salah sangka, ini semua semata-mata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat Sampang, bukan untuk yang lain," Tegas Bupati. Reformasi birokrasi sangat dibutuhkan, mengingat persentase pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan yang bukan asli orang Sampang kurang lebih sekitar 70 persen, artinya untuk bekerja dan memahami letak geografis saja masih sulit, bagaimana mau melakukan hal yang lain.
Bukannya anti dengan pegawai yang dari luar atau bukan asli orang Sampang, tapi lebih kepada pertimbangan warga lokal. Reformasi birokrasi juga untuk keperluan inovasi, bekerja dengan responsif atau tidak koruptif, karena rata-rata kepala di dinas-dinas yang hampir secara keseluruhan digantikan Plt terduga kasus-kasus korupsi, dan tidak kompeten melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.
