Mohon tunggu...
suhandro tamaruz
suhandro tamaruz Mohon Tunggu... Wiraswasta - Mencari Teman

Buatlah tulisan yang bisa membuat orang bahagia

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan

LSM KPMP Bangka, Lembaga Mabesbara dan Ampera-News Samabangi Kantor Dirjen KLHK

28 September 2021   02:10 Diperbarui: 28 September 2021   02:31 155 2 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
LSM KPMP Bangka, Lembaga Mabesbara dan Ampera-News Samabangi Kantor Dirjen KLHK
LSM KPMP Bangka, Lembaga Mabesbara dan Ampera-News Samabangi Kantor Dirjen KLHK

Kondisi saat ini kawasan hutan produksi/lindung Kabupaten Bangka, sudah banyak yang rusak akibat aktivitas penambangan timah ilegal dan terlihat sangat jelas lubang-lubang bekas tambang, sungguh memprihatinkan sekali. 

Berdasarkan informasi dari beberapa media online dan cetak, seringnya penertiban tambang timah ilegal dalam kawasan hutan oleh aparat penegak hukum (APH). Anehnya, terkadang penambang hanya dikenakan sanksi pidana "penambangan ilegal" saja, tidak dikenakan sanksi merusak hutan. 

Maka dari itu, LSM KPMP, Lembaga Mabesbara dan Media Ampera-News sambangi kantor Dirjen penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) guna melaporkan tambang timah ilegal yang bekerja dalam kawasan hutan agar segera ditindak lanjuti. 

Hendro selaku ketua LSM KPMP Bangka menerangkan, bahwa tujuan kita mendatangi Dirjen Gakkum KLHK pusat untuk silaturahmi sekaligus melaporkan beberapa aktivitas penambangan timah ilegal dalam kawasan hutan, khususnya di Kabupaten Bangka. jelasnya saat diwawancara. Senin (27/9/21) siang.

Diwaktu yang sama, Edi ketua Lembaga Mabesbara juga menambahkan, kita juga melaporkan aktivitas tambak udang ilegal yang beroperasi dalam kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung. Tegasnya. 

"Kita sangat jarang dengar para penambang timah dan tambak udang ilegal diberikan sanksi pengrusakan hutan, mungkin karena itulah, saat ini makin marak aktivitas penambangan timah dan tambak udang ilegal dalam kawasan hutan". Imbuh Edi. 

Apalagi harga timah terus meningkat, dampaknya semakin parah saja para pelaku tambang merambah kawasan hutan. Lanjut Edi. 

Mirisnya lagi, banyak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PT Timah dijarah penambang ilegal, bermodalkan surat perintah kerja (SPK) dari PT Timah yang sudah tidak berlaku. Jika ada yang datang menanyakan legalitas, mereka menyatakan sudah ada izin dari PT Timah. 

"Hal seperti itu sering kita jumpai di lapangan, penambang memperlihatkan SPK yang sudah tidak berlaku. Saat dikonfirmasi ke PT Timah ternyata SPK mereka belum diterbitkan kembali dan timahnya tidak disetor ke PT Timah". Terang Hendro. 

Kami bukan hanya ke kantor KLHK pusat saja, kita juga ke kantor MABES POLRI dan MABES TNI AD/AL guna konsultasi bilamana ada keterlibatan oknum anggota aparat yang bermain ataupun bekengi tambang ilegal, apa sanksi tegas dari pihak satuan mereka. Tuturnya.

@Admin
#Admin

Mohon tunggu...

Lihat Lingkungan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan