INFO_PAS-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Faisol Ali melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas IIB Barabai, pada senin (30/01).
Ini merupakan kunjungan pertama Faisol Ali sejak dilantik menjadi Kakanwil  yang baru pada 22 desember 2022 menggantikan Lilik Sujandi.
Dalam kunjungannya Ke Rutan Barabai, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah.
Pertama-tama, Kakanwil melakukan Pelepasan kepada 6 Warga Binaan yang mendapatkan Asimilasi Rumah.
Dalam kegiatan pelepasan, kakanwil menyerahkan SK dan melepaskan baju Narapidana yang dipakai WBP sebagai simbolis dalam menjalani asimilasi rumah.
Dilanjutkan dengan melihat  perkebunan yang ada di rutan barabai seperti Perkebunan Terong dan Cabai serta dilakukan Panen terong yang telah layak untuk diPanen.
Kakanwil juga mengamati sistem SIMPANGKELING yaitu Sistem Pengaman Tembok Keliling yang dilengkapi dengan sensor infrared dan Alarm.
Beliau tidak lupa mendatangi Blok Hunian Warga Binaan, Dapur Rutan Barabai, hingga pembinaan Pembuatan Sofa dan Bengkel Kerja Utuh Harat yang merupakan salah satu pembinaan unggulan Dirutan Barabai.
Terakhir Kakanwil  berada di Aula Rutan, untuk mendengarkan penjelasan profil Instansi oleh Karutan.
Kepala Rutan Barabai, Gusti Iskandarsyah memberikan beberapa penjelasan terkait gambaran umum Rutan Barabai.
Seperti Sejarah, Struktur Organisasi Pegawai, Jumlah Tahanan/Narapidana, Kegiatan sehari-hari oleh Petugas maupun Warga Binaan, Hingga Pembinaan dan Inovasi yang ada di Rutan Barabai.
"Kami terus memberikan yang terbaik bagi warga binaan" kata Gusti sebelum menutup penyampaiannya
Kakanwil Kemenkumham kalsel, Faisol Ali mengapresiasi kegiatan untuk Petugas dalam menjalankan tugasnya dan pembinaan yang ada di Rutan Barabai.
"Diadakannya Pelatihan untuk Petugas Baik dan harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di Rutan Barabai" kata Faisol.
Faisol juga memberikan Arahan untuk persiapan Zona Integritas di Rutan Barabai menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi  Bersih dan Melayani (WBBM)
