Bahan makanan pokok sedang rentan diproyekinsama oknum-oknum nakal nih di Jakarta belakangan ini. Sebabnya? Ya jelas nyari untung, apalagi yang sedang digandrungi mafia-mafia makanan pokok buat dicurangin itu produk makanan pokok, Daging sapi. Kebutuhan masyarakat akan daging sangat tinggi, mulai dari rumah makan sampai keperluan rumah tangga. Tiap hari entah berapa ton daging sapi habis dikonsumsi untuk keperluan perut penduduk Jakarta.
Mafia-mafia daging sapi punya modus operandi tersendiri dalam melaksanakan aksi bulusnya, mulai dari monopoli harga, penimbunan, monopoli dagang, hingga praktek gelonggongan. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta pun memiliki jalan keluarnya atasi masalah ini. Pemprov punya strategi khusus tanpa merusak sistem pasar lewat intervensi.
Mafia daging yang memanipulasi sistem ekonomi sehingga kelihatannya sulit untuk dihentikan, harus dilawan secara ekonomis pula. Pemprov mencanangkan kerja sama dengan 3 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). BUMD yang bekerja sama adalah PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, dan PD Pasar Jaya.
Ketiga perusahan diproyeksikan oleh Pemprov DKI untuk membantu menyeimbangkan harga melalui tenderdan menyeimbangkan pasokan daging ke pasaran. Daging sapi impor paling riskan dipermainkan oleh mafia-mafia daging. Karena mendapatkannya jauh lebih mudah karena sumbernya hanya dari satu pintu, tidak seperti daging sapi lokal yang beragam pedagang dan distributornya.
Terlibatnya BUMD-BUMD juga diterapkan pada bahan pokok lain, Pemprov secara cerdas dan cekatan mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok tanpa melalui intervensi instansi-instansi publik yang akan sangat riskan merusak sistem pasar dan menciptakan monopoli mutlak dari hulu. Intervensi pemerintah ke pasar dalam keadaan tertentu yang sangat genting memang dimungkinkan, namun tidak untuk mengontrol harga-harga pasar yang sudah memiliki sistem dan skema tersendiri.
Importir-importir nakal tidak akan memiliki ruang gerak sebebas dulu lagi jika ada kompetitor usaha yang datang dengan kekuatan modal yang sama. Harga daging sapi impor dan kebutuhan pokok lainnya seperti gula, cabe, beras, dan lain-lain akan ditetapkan secara adil dan ekonomis.