Mengelola keuangan dan anggaran pembangunan daerah perlu keseriusan dan komitmen kuat. Tanggung jawab ini harus diemban oleh tiap-tiap kepala daerah demi menjalankan tugas dengan amanah dan penuh integritas. Selama ini proyek dan rencana pembangunan fasilitas sarat dengan praktek mark upyang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dalam tiap instansi Pemerintahan Daerah kerap kita temukan pegawai-pegawai nakal yang menyelewengkan dana pembangunan demi kepentingan pribadi. Kalau kata Bang Rhoma Irama, Sungguh Terlalu.
Apa kabar dengan Jakarta? Pembangunan sangatlah marak di Ibukota. Transparansinya bagaimana? Laporannya bagaimana? Seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dalam benak kita. Pembangunan memang penting, namun tidak melakukan Korupsi dan kecurangan jauh lebih penting. Itulah kenapa Gubernur non Aktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengeluarkan sistem pengawasan terpadu yang menggunakan teknologi Informasi dan Komputasi.
Seperti apakah sistem ini? Sistem ini mengenalkan e-Retribusi, e-Aset, dan e-BKU. Mari kita bahas satu persatu, e-Retribusi berfungsi untuk merekan segala bentuk Retribusi dari Masyarakat ke Pemprov DKI. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dengan cara merekam secara Host-to-Host serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
Kedua, e-Aset, sistem ini berfungsi untuk menunjukkan sistem informasi aset yang dilengkapi dengan barcode elektronik, foto, dan titik koordinat di mana aset Pemprov DKI Jakarta tersebut berada. Pemberlakukan e-Aset akan mencegah oknum-oknum nakal yang mengadakan kegiatan atau menyalahgunakan Aset yang dimiliki Pemprov. Aset-aset yang ada ditandai dan diawasi terus apakah ada kegiatan tanpa izin yang sedang dilakukan.
Ketiga, e-BKU yang sangat berguna sebagai pembaharuan sistem pengelolaan anggaran dan mempermudah proses pengerjaan sebuah proyek. Sistem ini dikenal juga dengan nama Bendahara Umum. Tugasnya adalah mengurangi penumpukan data saat proses pencairan pengerjaan proyek konstruksi fisik berlangsung, sehingga pencairan pengerjaan fisik dapat dilakukan setiap saat.
Terakhir, demi kemudahan masyarakat dan juga meningkatkan transparansi, Basuki (Ahok) mencetuslan program Pajak Online. Melalui sistem ini warga Jakarta dapat melaporkan status Pajak mereka secara Online, lebih transparan karena datanya terekam secara digital dan juga lebih menghemat waktu karena tidak perlu dilaporkan secara manual.
Program-program diatas bisa berlangsung asalkan tidak ada lagi oknum nakal yang terus-menerus mencari celah dalam sistem. Padahal Basuki (Ahok) telah membuktikan pemimpin tidak harus kolot atau ‘Gaptek’. Pemimpin yang melek Teknologi sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kebijakan dengan kemajuan zaman. Salut untuk Jakarta yang semakin melek teknologi.