Mohon tunggu...
Sudiono
Sudiono Mohon Tunggu... Lainnya - I Owner Vpareto Travel Indonesia I Konsultan Ausbildung I https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NEWVPARETOTOURNTRAVEL.android&pli=1

Pemerhati Masyarakat, Field study : Lychee des metiers des sciences et de I'industrie Robert Schuman, Le Havre (2013). Echange France-Indonesie visite d'etudes des provisieur - Scolaire Descrates Maupassant Lychee de Fecamp. Lycee Louis Modeste Leroy, Evreux (2014), Lycee Professional Jean Rostand, Rouen (2014), Asean Culinary Academy, Kuala Lumpur (2012). Departement of Skills Development Ministry of Human Resources Malaysia (2013). Seoul Technical High School (STHS) 2012. Jeju Self Governing School (2012), Assesor BNSP Marketting (2016), Assesor Akreditasi S/M (2015), Pelatihan CEC Coach Wiranesia (2022), pemilik Vpareto travel Indonesia,

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Urang Minang Tak "Pancasilais"?

4 September 2020   17:52 Diperbarui: 4 September 2020   18:11 628
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: WinnyMarlina

Tak Pancasilais?

Bicara Sumatera Barat identik dengan Urang Minang. Rabu (2.9.2020) kita dikejutkan dengan ucapan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI 2019-2024, Cucu Presiden pertama RI Soekarno dan tentunya Pejabat Penting di PDI-P. Beliau mengatakan bahwa 'Semoga Sumbar dukung Negara Pancasila'. 

Kalimat itu terucap sesaat mengumumkan Pilkada Sumatera Barat untuk memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pilkada Sumbar. Ucapan Puan tak pelak menimbulkan multi tafsir dari kalangan pengamat politik. Pandangan mereka terhadap statemen Puan sangat menyayangkan ucapan yang tak pada tempatnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan 62 pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang akan diusung di empat  provinsi dan 58 kabupaten/kota. Mereka akan bertarung di Pilkada Serentak 2020 (jabar.tribunnews.com. 

Begitu antusiasme Puan memberikan porsi perhatian besat pada Pilkada Sumbar. Apakah benar Provinsi Sumatera Barat selama ini sulit ditaklukan oleh PDI-P hanya karena kalah persaingan dengan Partai lain lalu dilabeli tak Pancasilais? Apakah karena Gubernur dan Wakil Gubernur bukan dari kalangan PDI-P boleh di cap tak Pancasilais?

Aspek Historis, Pendidikan dan Kekinian

Aspek Historis
Nama Sumatra Barat bermula pada zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatra adalah Hoofdcomptoir van Sumatra's westkust. 

Semasa pemerintahan militer Jepang  Resident Sumatra's westkust diubah menjadi Sumatora Nishi Kaigan Shu. Di masa awal Kemerdekaan Indonesia (1945) berubah lagi menjadi Provinsi Sumatera  yang  berpusat di Bukitinggi. 

Akhirnya penggunaan nama Provinsi Sumatera Barat kembali lagi setelah PRRI mengeluarkan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pusat pemerintahan tetap di Bukittinggi. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958 tertanggal 28 Mei 1958 Ibukota Provinsi dipindahkan ke Kota Padang (wikipedia). 

Beberapa perang kemerdekaan melawan kolonial asing terjadi di Sumbar salah satunya adalah Perang Padri (1821-1837). Perang Padri terjadi karena terjadinya pertentangan antara Kaum Padri dengan Kaum Adat. 

Menurut pandangan Kaum Padri bahwa kaum adat banyak menyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadist terutama berjudi, mabuk-mabukan, sabung ayam dll. Upaya Kaum Padri untuk meluruskan tata cara kehidupan masyarakat itulah yang ditentang kaum adat. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun