Nyanyian Setya Novanto di persidangan kasus korupsi e-KTP yang berlangsung pada Kamis (22/3/2018) lalu seakan menyentak semua pihak. Setya Novanto membuka sebuah kisah baru kemana dana mega korupsi itu mengalir. Tidak hanya kepada para pelaksana proyek yang hari ini sudah berstatus terpidana, namun juga kepada nama nama besar yang saat ini menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Nama Puan Maharani, Pramono Anung serta politisi Partai Golkar Chaeruman Harahap dan Melchias Malkus Mekeng menjadi nama yang diperbincangkan publik usai pengakuan Novanto di hadapan Majelis Hakim Tipikor DKI Jakarta yang memeriksanya. Nama nama diatas adalah politisi Partai PDI-P dan Golkar dua sejoli politik yang kian mesra menjelang penetapan nama Calon Pesiden dan Calon Wakil Presiden.
Namun, meski suara suara untuk mengusut aliran dana itu disampaikan, tak kalah nyaringnya adalah pembelaan dan bantahan yang juga terdengar. Politisi PDI-P dan Golkar ramai ramai membantah pengakuan Setnov. Padahal jika mereka mengerti dengan hukum acara yang berlaku, maka pengakuan di persidangan adalah alat bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.
Setnov memang tidak asal mengaku, ia memiliki tujuan lain, yaitu prediket sebagai Justice Collaborator yang akan membuatnya menjadi "Sahabat Pemberantasan Korupsi" karena akan bekerjasama dengan KPK untuk membongkar kasus korupsi uang negara trilyunan rupiah itu.
PDI-P dan Golkar adalah dua partai yang sudah hampir berkoalisi untuk memenangkan kembali Jokowi di Pilpres 2019 tahun depan. Mereka bahkan tanpa keikutsertaan partai lain dalam koalisi itu sudah memenuhi ambang batas persyaratan pencalonan yang diamanatkan UU no 7 tahun 2017 tentang angka Presidential Threshold bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonan kandidat presiden dan wakil presiden.
Namun, dengan stigma sebagai partai dengan kadernya diduga diduga menikmati uang korupsi dan belasan lainnya sudah menjadi tersangka KPK karena kasus korupsi di berbagai daerah rasanya mood rakyat untuk memilih calon yang diusung kedua partai itu mengalami penurunan.
Belajar pada sejarah Partai Demokrat pada tahun 2011 lalu dimana Ketua Umum dan kadernya diangkut KPK karena terlibat korupsi, partai itu mengalami penurunan kepercayaan dan dihukum rakyat di pemilihan legislatif dan Presiden 2014 lalu.
Namun, PD berhasil melewati masa masa sulit itu dengan cepat merecovery diri. Para benalu di tubuh partai langsung diberhentikan. Mereka diserahkan kepada hukum tanpa intervensi meski pada saat bersamaan, Demokrat adalah The Rulling Party.
Jokowi sebagai kader PDI-P yang mana saat ini menempati posisi sebagai partai kontributor tersangka korupsi terbanyak berdasarkan hasil OTT KPK serta didukung oleh partai Golkar di posisi kedua pasti sedikit banyak kehilangan kepercayaan publik.
Prediket sebagai partai kontributor tersangka di KPK adalah prediket buruk yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jokowi pasti menyadari betul yang demikian. Ia diusung oleh PDI-P dan Golkar.
Namun, dapatkah hal ini menjadi kabar baik bagi pesaing terdekat Jokowi Prabowo Subianto dan Partai Gerindranya, alahualam, seharusnya, Prabowo dan Gerindra bisa memetik keuntungan politik dari berita ini.
