Mohon tunggu...
SUARDI
SUARDI Mohon Tunggu... Lainnya - Buruh tani

Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kerentanan KKN pada Rekrutmen Panitia Pemilu di Tingkat Kecamatan

23 September 2022   21:15 Diperbarui: 23 September 2022   21:21 242 3 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi pemilu 2024/sumber gambar:kompas.id

"Mencari tahu siapa yang punya pengaruh, apa latar belakangnya, kemudian mendatanginya membawa gula aren, pisang golek, atau berbagai hal lainnya secara tiba-tiba apalagi menjelang pemilu, itu patut dicurigai," 

Pada artikel ini saya ingin berpendapat bahwa dalam rekrutmen panitia Pemilihan Umum (Pemilu) selalu rentan terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Terlepas ada yang sependapat atau tidak dengan saya, yang pasti menjelang rekrutmen panitia pemilu sangat rentan, apalagi saat ini honor panitia pemilu sangat menggiurkan. 

Kerentaman yang saya maksudkan disini bukan pada prosesnya yang tidak terbuka atau transparan, namun terletak pada bagi-bagi posisi yang kadang sudah dipetakan.

Panitia pemilu terdiri atas pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Tapi kali ini, kita tidak akan membahas yang dipusat, tapi mari kita bahas yang di tingkat kecamatan. 

Panitia pemilu di tingkat kecamatan terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Nah, sebelum rekrutmen bisa saja terjadi pemetaan. 

Dalam menjelang rekrutmen panitia pemilu, biasanya orang yang memiliki kepentingan untuk menjadi PPK atau Panwascam, jauh-jauh hari mereka biasanya sudah mencari patronasenya. 

Patronase ini menjadi salah satu kerentanan tersendiri dalam terjadinya penyimoangan pada rekrutmen panitia pemilu, karena hal ini menjadi cara jitu apabila mereka ingin lolos menjadi panitia. 

Patronase bisa dibentuk berdasarkan relasi politik, kesamaan ideologi, organisasi atau karena kedekatan kolega, sahabat, hingga keluarga. Atas dasar inilah KKN bisa saja mendapatkan ruang luas. 

KKN dalam rekrutmen panita pemilu bukan saja pelanggaran terhadap demokrasi, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi, karena perbuatan KKN itu dilarang dan termasuk perbuatan tindak pidana. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan